Hidayatullah.com–Seorang penulis Prancis dalam bukunya menyebutkan adanya keterlibatan Paris dalam perang saudara di Libya. Paris telah menyuplai senjata dan ahli militer ke Tripoli.
Xinhua hari Selasa, (8/11/2011) melaporkan, Bernard Henri Levy, penulis dan pakar masalah Libya dalam bukunya yang baru, berjudul “Perang Bukan Sesuatu Yang Dicintai” (La Guerre Sans L aimer), menulis tentang keterlibatan para pejabat Prancis dalam mendukung para revolusioner Libya. Paris telah mengirimkan pasukan dan berbagai senjata ke negara tersebut. Bantuan senjata itu masuk ke Libya melalui Qatar.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bulan April lalu, Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy bertemu secara rahasia dengan Jenderal Younes, Panglima Militer Revolusi Libya.
Levy juga menyinggung pertemuan Sarkozy dengan Ketua NTC, Mustafa Abdel Jalil. Dalam pertemuan itu, Sarkozy menyetujui pengiriman pasukan khusus Prancis ke Libya.
Sarkozy menyetujui pengiriman pasukan khusus Prancis ke Libya.
Pasukan Asing
Baca Juga
Sementara itu, Ketua Dewan Transisi Nasional, NTC, Mustafa Abdul Jalil menolak gagasan untuk penempatan pasukan militer internasional di Libya dalam bentuk apapun.
Perwakilan Libya untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, mengatakan kepada BBC, bahwa situasi di Libya adalah unik.
“Mereka (PBB) menempatkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di lapangan namun faktanya krisis di Libya adalah unik,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Transisi Nasional, NTC, Mustafa Abdul Jalil, menegaskan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan pejabat NATO dan NTC memutuskan tidak diperlukan pasukan asing dalam menjaga keamanan di Libya.
“Kami akan mempertaruhkannya pada kaum muda dan kami yakin bahwa pertaruhan itu akan menang,” tegasnya.
Bagaimanapun dia memperingatkan Kolonel Qadhafi masih belum selesai.
“Bahaya yang mengancam revolusi dan rakyat Libya masih tetap ada. Qadhafi memiliki dukungan dan pengikut di dalam maupun di luar negeri.”
Hingga saat ini keberadaan Kolonel Qadhafi masih belum diketahui.
Sementara itu utusan khusus PBB untuk Libya, Ian Martin, mengatakan PBB memperkirakan akan diminta bantuan untuk membangun kepolisian Libya.
“Kami tidak memperkirakan permintaan akan pengamat militer,” tuturnya usai pertemuan Dewan Keamanan PBB.
“Amat jelas kalau Libya ingin menghindarkan setiap bentuk pengerahan militer dari PBB atau yang lainnya.”
Pemerintah sementara Libya sudah memberikan ultimatum kepada pasukan pendukung Kolonel Muammar Qadhafi untuk menyerah atau menghadapi kekuatan militer.
Ketua NTC, Mustafa Abdul Jalil, mengatakan ultimatum ditujukan kepada pendukung Qadhafi di kota kelahiran Qadhafi, Sirte, dan juga di kota-lota lainnya.
Dalam konferensi pers di Benghazi, Jalil mengatakan jika hingga Sabtu 3 September tidak ada ‘indikasi perdamaian’ dari pasukan pendukung Qadhafi untuk menyerah maka akan diputuskan tindakan militer.
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, menyambut baik penentuan batas waktu bagi kelompok pendukung Qadhafi untuk menyerah.
“Saya kira merupakan hal yang tepat untuk mengatakan kepada kekuatan yang masih setia kepada sisa-sisa rezim Qadhafi bahwa ini merupakan kesempatan untuk meletakkan senjata, untuk mempertimbangkan situasinya,” dikutip Voice of America.
Dia menambahkan bahwa Komite Sanksi PBB sudah menerima permintaan pemerintah Inggris untuk mencairkan aset senilai US$1,55 miliar dalam bentuk uang tunai Dinar Libya yang selama ini ditahan di Inggris.
Uang tersebut, tambah Hague, bisa digunakan untuk membantu mengatasi kebutuhan kemanusiaan.
Pengumuman batas waktu agar pasukan Qadhafi menyerah diisampaikan setelah istri dan ketiga anak Kolonel Qadhafi mengungsi ke Aljazair.
NTC menyebut hal itu sebagai agresi terhadap rakyat Libya namun pemerintah Aljazair menegaskan keluarga Qadhafi diterima berdasarkan pada alasan kemanusiaan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
