Hidayatullah.com–Pemerintah Persatuan Tanzania dan Zanzibar menolak permintaan Inggris untuk melegalisasi homoseksual di negara mereka. Demikian dilaporkan harian resmi pemerintah Tanzania, Dailynews pada Jum’at pertama bulan ini (04/11/2011).
Presiden Zanzibar Ali Muhammad Shein dan Menteri Persatuan untuk Urusan Luar Negeri dan kerjasama Internasional Bernard Membe, berbicara dalam kesempatan terpisah pada Kamis (03/11/2011), terkait tuntutan pemerintah Inggris atas legalisasi homoseksual sebagai syarat bagi penerima bantuan finansial dari London.
Keduanya menyatakan bahwa syarat yang diajukan pemerintah Inggris tersebut tidak dapat diterima.
Mereka mengatakan, Tanzania siap untuk kehilangan bantuan dari pemerintah Inggris, daripada harus merombak undang-undangnya untuk melegalisasi homoseksual.
Dalam jumpa pers menandai tahun pertama pembentukan pemerintah persatuan, Shein mengatakan bahwa perkawinan sesama jenis melanggar norma masyarakat Zanzibar dan ajaran Islam.
“Kami tidak akan pernah mengambl pilihan itu. Mereka dapat menghentikan bantuannya jika mereka mau,” tegas Shein.
Pernyataan Shein tersebut ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri pemerintah persatuan Bernard Membe, yang mengatakan bahwa homoseksual adalah pelanggaran terhadap budaya dan agama di Tanzania.
“Posisi kami dalam masalah ini sangat jelas. Nilai-nilai moral kami akan selalu berlaku, bahkan meskipun kami miskin. Kami memahami kebijakan Partai Konservatif Inggris, tapi kami tidak akan tunduk pada tekanan mereka,” tegas Membe.
Membe menekankan, isu homoseksual bahkan tidak didiskusikan atau menjadi agenda dalam pertemuan para pemimpin negara-negara Persemakmuran di Perth, Australia, belum lama ini.
Menurut Membe, hanya 13 dari 54 negara anggota Persemakmuran yang mendukung homoseksual.
Ghana juga telah menyatakan hal serupa. Mereka menolak untuk melegalkan homoseksual. Baca berita sebelumnya: Kaitkan Homoseks dengan Bantuan, PM Inggris Dikecam.
Tanzania dan Inggris telah menjalin hubungan dagang dan investasi selama puluhan tahun. Inggris menyalurkan bantuannya melalui bantuan pembangunan Official Development Assistance (ODA) dan dukungan anggaran General Budget Support (GBS). Hal serupa berlaku pada negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya.
Lebih jauh Membe mengungkapkan, kementeriannya belum lama ini menolak rombongan utusan kelompok gay dari luar negeri yang ingin mengunjungi Tanzania.
“Menurut hukum pidana, homoseksual adalah tindak kriminal yang dapat dijatuhi hukuman tidak kurang dari 30 tahun penjara,” jelas Membe.
Sementara itu, Menteri Urusan Gender, Anak dan Pembangunan Masyarakat, Sophia Simba, juga menolak tekanan Inggris tersebut.
“Tanzania tidak bisa menerima usulan Cameron, sebab kami memiliki nilai-nilai moral sendiri. Homoseksual bukan bagian dari budaya kami dan kami tidak akan pernah melegalkan hal semacam itu,” tegas menteri wanita itu.
Malawi telah dibekukan bantuan finansialnya oleh Inggris, terkait dengan sikap negara itu terhadap isu homoseksual.
Perdana Menteri Inggris David Cameron mengungkapkan isu homoseksual sebagai syarat bantuan finansial saat berpidato dalam KTT pemimpim negara Persemakmuran di Perth, akhir Oktober kemarin. Baca berita sebelumnya: Harus Dukung Homoseksual Jika Mau Uang dari Inggris. Perdana Menteri Australia Julia Gillard turut menentang usulan Cameron tersebut.*
Keterangan foto: Pemandangan ibukota Tanzania, Dar Es Salaam.
