Hidayatullah.com–Anggota Majelis KonstituanteTunisia menilai Islam sebagai unsur esensial yang membentuk masyarakat Tunisia. Shahbi bin Isa al-Atiq, anggota Kantor Eksekutif Gerakan an-Nahdha dikutip IRIB di sela-sela rapat Dewan Pusat Forum Kebangkitan Dunia Islam, menilai bahwa kemenangan Partai Islam Tunisia, an-Nahdha dalam pemilu baru-baru ini, berkat dukungan partai itu kepada Islam. Ditambahkannya, mayoritas rakyat Tunisia beragama Islam dan peran agama lain di Tunisia sangat minim.
“Proses demokrasi di Tunisia terbentuk dengan cepat. Partai Islam an-Nahdha bersama Partai Pembangunan Nasional dan Partai Kebebasan Kerja sedang berkoalisi untuk menentukan Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Dewan Konstitusi,” jelasnya.
Seraya menyinggung permusuhan arogansi dan hegemoni dunia terhadap umat Islam, khususnya kebangkitan Islam akhir-akhir ini, al-Atiq menegaskan bahwa kewaspadaan dan kesadaran bangsa Muslim terhadap konspirasi musuh dan menjaga persatuan Islam adalah hal yang harus dikedepankan dalam kondisi sensitif saat ini.
Al-Atiq menyeru umat Islam untuk mengesampingkan perbedaan mazhab, etnis dan semangat nasionalisme dan menegaskan kerjasama umat Islam dengan tolok ukur Islam, kebaikan dan ketaqwaan.
Seperti diketahui, An-Nahda memenangkan pemilu Tunisia di atas lawannya, Partai Progresif Demokrat (PDP) pada bulan Oktober lalu.
Pemimpin PDP Maya Jibri, yang partainya diperkirakan akan berada di urutan kedua, Senin (24/10/2011), mengatakan bahwa partainya akan menjadi oposisi di parlemen yang nantinya akan menulis ulang konstitusi negara Tunisia. Dan ia menerima apa yang menjadi pilihan rakyat Tunisia.
Tak urung, kemenangan ini telah ikut membuat was-was partai sekuler, PDP karena takut an-Nahda memiliki agenda tersembunyi untuk menerapkan hukum syariah di Tunisia.
PDP diperkirakan menempati urutan keempat dengan perolehan sekitar 15-20 kursi di parlemen. Ketiga CPR dengan 20-30 kursi dan Ettakol di tempat kedua dengan 25-40 kursi.
An-Nahda, memenangi pemilihan umum parlemen pertama kali sejak digulingkannya mantan Presiden Ben Ali dari kekuasaan pada Januari lalu.*