Hidayatullah.com–Partai Kebebasan dan Keadilan milik Al Ikhwan al Muslimun Mesir mengancam akan menyerukan demonstrasi kepada seluruh rakyat untuk menentang Dewan Penasehat sebagai lembaga pembuat konstitusi, yangmana sesungguhnya adalah hak parlemen.
Anggota Biro Eksekutif Partai Kebebasan dan Keadilan, Saad al-Husseini mengatakan bahwa Dewan Penasehat yang baru saja dibentuk oleh Dewan Militer tidak berhak atas pembentukan konstitusi.
Menurutnya, tidak ada lembaga apa pun yang dapat dianggap sebagai perwakilan rakyat, kecuali parlemen yang telah dipilih dalam pemilihan umum.
Husseini menambahkan, tujuan revolusi adalah untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang sebelumnya terbelenggu.
Dalam menanggapi pertanyaan bagaimana jika Dewan Penasehat menunjuk komite khusus pembentuk konstitusi, Husseini menjawab, “Hal ini akan merebut otoritas rakyat. Maka seluruh rakyat harus turun berdemonstrasi secara damai untuk menunjukkan keberatannya,” ujarnya dikutip Islammemo.
Anggota parlemen dari Partai Kebebasan dan Keadilan, Ramadhan Umar mengatakan, “Partai tidak akan setuju dibentuknya Dewan Penasehat. Tidak ada lembaga negara yang berada di atas parlemen. Dan bagi siapa yang mencagah kelompok Islam, maka silahkan turun ke jalan dan berurusan dengan kelompok Islam.”
Namun di sisi lain, Dr. Imad Abdul Ghafur, Ketua Partai Nur milik Salafy Mesir justru mengajak Partai Kebabasan dan Keadilan agar kembali bergabung di Dewan Penasehat.
Ia menilai bahwa bergabung dengan Dewan Penasehat lebih baik daripada harus memisahkan diri, karena dengan demikian akan memungkinkan untuk melakukan diskusi.
“Partai Kebebasan dan Keadilan adalah kelompok politik yang besar. Ketidakhadirannya akan berdampak negatif,” tutur Dr. Imad Abdul Ghafur.*
