Hidayatullah.com—“Ditelikung teman koalisi”, mungkin ungkapan tepat untuk menggambarkan kondisi partai Islam Maroko yang berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD), yang aktivitasnya dimata-matai oleh kementerian dalam negeri.
Dilansir Al Arabiya dari media setempat, Partai Keadilan dan Pembangunan beserta organisasi dakwahnya, Gerakan untuk Persatuan dan Reformasi, menjadi target utama operasi pengintaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Maroko.
Kelompok Islam lain yang juga menjadi target utama adalah Partai Renaisans dan Kebajikan, Gerakan Al Adl wa Al Ihsan, serta Gerakan Jihad Salafy.
Daftar target itu disebarkan ke berbagai lembaga keamanan dan pemerintahan di seluruh Maroko. Kementerian dalam negeri memerintah aparat untuk memantau dan melaporkan semua aktivitas dan pernyataan dari anggota-anggota partai pemerintah Partai Keadilan dan Pembangunan berikut sejumlah menteri. Demikian menurut koran Al Massa’i, Jumat (8/6/2012),
Koran Al Massa’i adalah media Maroko yang pemimpin redaksinya, Rachid Nini, bulan lalu baru selesai menjalani masa hukuman 1 tahun penjara karena didakwa melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan beberapa dakwaan lain.
Baca Juga
Abdullah Bouano, anggota parlemen dari PJD kepada Al Massa’i mengatakan bahwa dimasukkannya nama partainya oleh kementerian dalam negeri dalam daftar pengawasan adalah “tidak dapat diterima,” sebab PJD merupakan partai politik dan bukan partai agama.
Menteri Dalam Negeri Mhaned Al Ansar merupakan bagian dari koalisi yang dipimpin PJD. Tetapi, ia berasal dari partai lain, yaitu Gerakan Rakyat, dan pernah menjadi menteri dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Kabinet baru Maroko yang dibentuk Januari lalu merupakan hasil kompromi politik. Namun, para anggota koalisi tidak memiliki ideologi yang sama dengan PJD sebagai pimpinan koalisi. Sehingga ketegangan dalam kabinet tidak terhindarkan.
Bulan lalu contohnya, sebuah rancangan undang-undang dari menteri asal PJD, Menteri Informasi Mustapha Al Khalfi, tentang reformasi di bidang media mendapat kecaman dari menteri-menteri lain yang berbeda partai.
Dan penyataan Menteri Kehakiman Mustafa Ramid –juga dari PJD– yang mengatakan bahwa para turis (asing) datang ke kota Marrakesh untuk “melakukan dosa,” dikecam oleh Menteri Pariwisata Lahsan Daoudi yang berasal dari partai lain.
Sejauh ini Perdana Menteri Benkirane masih bisa mempertahankan pemerintahan koalisinya. Namun, apakah koalisi itu masih dapat bertahan setelah adanya laporan hasil mata-mata dan pengaintaian atas partainya, masih belum diketahui.*
