Hidayatullah.com—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahnya tidak sepakat dengan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, yang menyeru agar rakyat Palestina tidak lagi memilih Mahmud Abbas sebagai presiden mereka.
Dalam sebuah surat untuk Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Lieberman menuding Mahmud Abbas menghalang-halangi upaya memperbaharui perundingan damai Palestina-Israel.
Lieberman mendesak rakyat Palestina agar memilih presiden baru yang sah, realistis dan kepemimpinannya dapat membawa kemajuan bagi Israel.
Nentanyahu lewat pejabat di kantornya menyatakan bahwa ia berseberangan dengan pendapat Lieberman itu.
“Apa yang ditulis oleh menteri luar negeri tidak merepresentasikan secara tepat sikap dari perdana menteri dan pemerintah secara keseluruhan,” kata seorang staf Netanyahu yang menolak disebutkan namanya, lansir Reuters, Rabu (23/8/2012).
Meskipun Abu Mazen (Abbas) menimbulkan kesulitan, namun pemerintah Zionis berkomitmen untuk memulai kembali pembicaraan damai dengan pemimpin Palestina itu, kata staf Netanyahu tersebut.
Mahmud Abbas terpilih menjadi presiden Palestina pada tahun 2005. Mandatnya sebenarnya berahkhir pada 2009, namun karena pemilu yang terus ditunda maka ia masih memegang jabatan itu sampai sekarang.
Sejumlah kalangan menilai, tertundanya pemilu bukan hanya karena pertikaian politik di dalam Palestina sendiri, melainkan juga karena negara-negara Barat takut Hamas akan naik menjadi pemimpin baru mengalahkan Abbas.
Abbas dikecam karena pemerintahannya diselimuti oleh kasus korupsi dan sikapnya yang tidak tegas dalam menghadapi tekanan Zionis, Amerika Serikat dan Eropa. Pada saat yang sama, negara-negara Barat dan Israel menganggap Hamas sebagai sebuah organisasi teroris dan tidak bisa dianggap sebagai wakil rakyat Palestina.*
