Hidayatullah.com—Zionis Israel mengatakan tidak akan menyerah atas tekanan internasional untuk menghentikan rencana pembangunan 3.000 pemukiman baru di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.
Kantor PM Benyamin Netanyahu mengatakan, Israel akan mempertahankan ”kepentingan vital” dan tidak akan mengubah keputusannya.
Sebelumnya Inggris, Prancis, Spanyol, Denmark, dan Swedia, memanggil duta besar Israel sebagai bentuk protes atas rencana tersebut.
AS juga meminta Israel untuk ”mengkaji kembali” keputusannya.
“Kami mendesak pemimpin Israel mengkaji kembali keputusan sepihak tersebut dan menahan diri dari aksi kontraproduktif yang akan mempersulit pengembalian perundingan damai secara langsung,” kata juru bicara Gedung Putih Jay Carney, seperti diberitakan BBC, Selasa (4/12/2012).
Rusia, Jerman, dan PBB, juga berkeberatan dengan rencana Israel tersebut.
Israel mengotorisasi rencana penambahan 3.000 unit rumah hanya sehari setelah PBB meningkatkan status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota.
Rencana pembangunan di kawasan E1 – antara Yerusalem dan pemukiman Tepi Barat Maaleh Adumim – sangat ditentang oleh Palestina.
Mereka menyatakan, pemukiman itu akan memotong Tepi Barat, memisahkan Palestina dari Yerusalem dan mencegah pembentukan negara Palestina yang bersatu.
Sekjen PBB Ban Ki-moon sebelumnya memperingatkan bahwa rencana E1 seharusnya dibatalkan.
“Itu akan membuat sebuah pukulan yang nyaris fatal atas peluang yang tersisa untuk mengamankan sebuah solusi dua negara,” kata Ban.
Seorang pejabat Israel menggambarkan usulan kawasan E1 sebagai ”zona pendahuluan dan rancangan kerja”.
Dalam sebuah kebijakan yang bisa meningkat tensi semakin tinggi, Zionis Israel pada Senin (03/12) berencana untuk kembali membangun 1.600 pemukiman di Yerusalem Timur di kawasan Ramat Shlomo.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Juru runding senior Palestina Saeb Erekat mengatakan, dia berharap tekanan internasional bisa meyakinkan Israel untuk menghentikan rencana tersebut.
“Kami berharap Prancis dan Inggris bisa mulai menunjukkan kepada Israel bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan bisnis seperti biasa. Aktivitas pemukiman Israel tidak bisa dilanjutkan seperti biasa. Setiap kemungkinan harus diberikan guna menjaga solusi dua negara,” katanya.*