Hidayatullah.com—Satu-satunya menteri perempuan di jajaran kabinet Maroko mengatakan bahwa media telah menjadikannya target bulan-bulanan karena dirinya mengenakan hijab.
Menteri Solidaritas, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Sosial Bassima Hakkaoui mengatakan, sejak menjabat pada 3 Januari 2012 media berusaha merusak kredibilitasnya dengan menyampaikan berita dan informasi bohong tentang dirinya.
Kabar yang mengatakan bahwa suaminya punya istri kedua juga merupakan kabar yang termasuk dibantah Bassima kebenarannya.
“Media sudah menyerang saya sejak penunjukan saya [sebagai menteri] dengan memberitakan pernyataan yang tidak saya katakan,” kata Bassima Hakkaoui kepada koran mingguan Maroko Tel Quel dalam sebuah wawancara, lapor Saudi Gazette (20/1/2013).
“Hal itu dikarenakan saya satu-satunya perempuan yang mengenakan hijab di parlemen … menurut saya hal itu telah mengagitasi sebagian orang yang ingin merusak kredibilitas saya,” katanya.
Wanita berusia 52 tahun itu mengatakan bahwa dirinya menghormati wartawan, meskipun sebagaian dari mereka tidak memverifikasi laporannya sebelum diterbitkan.
“Saya merasa bahwa saya lebih mengundang perhatian, dibanding para menteri lain, karena saya satu-satunya menteri wanita.”
Dalam program kerjanya, Bassima Hakkaoui berjanji akan mengubah pasal 475 Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pelaku pemerkosaan boleh menikahi korbannya agar terlepas dari tuntutan hukum.
Tahun lalu, salah satu pengadilan di Maroko memperbolehkan pelaku pemerkosa menikahi korban kejahatannya Amina Filali yang masih berusia 16 tahun, dengan alasan untuk “menyelamatkan martabat keluarga” gadis remaja itu.
Kasus Filali, yang akhirnya melakukan bunuh diri, menyulut kemarahan rakyat yang menuntut agar undang-undang pidana itu diubah.
“Pelaku pemerkosaan tempatanya hanyalah di penjara,” kata Hakkaoui.
Bassima Hakkaoui adalah politisi wanita dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang menjadi partai pemerintah di Maroko sejak 29 Nopember 2011. Partai Keadilan dan Pembangunan merupakan partai pengusung demokrasi Islam.*
