Hidayatullah.com—Zionis Yahudi Israel mangkir dari forum Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa (29/1/2013) dan menjadi negara pertama yang pernah menolak menghadiri pertemuan guna membahas catatan pelaksanaan hak-hak asasi manusia di negaranya sendiri.
Kepada kantor berita Reuters jurubicara Kementerian Luar Negeri Israel Yigal Palmor berdalih bahwa Israel telah mengumumkan “pemberhentian sementara dari partisipasinya dalam Dewan HAM PBB. Kebijakan ini belum diubah.”
Pertemuan lembaga itu rencananya akan mengkaji pelaksanaan HAM di Israel dalam pertemuan Universal Periodeic Review (UPR) yang dihadiri semua negara anggota. Review terakhir digelar pada tahun 2008, di mana ketika itu Zionis Yahudi ikut menghadirinya.
Ketidakhadiran Zionis Yahudi itu di Jenewa, Swiss, menimbulkan kecaman dari banyak pihak.
Presiden Dewan HAM PBB yang merupakan duta besar Polandia Remigiusz Henczel, mendesak Israel agar bersikap kooperatif dan menghadiri setidaknya pertemuan terakhir pada bulan Oktober-Nopember mendatang.
Amerika Serikat menanggapinya dengan kecaman yang sangat lunak. Tanpa menyebut Israel sebagai negara sekutu (biasanya AS menyebut Israel sebagai negara sekutu atau teman dekatnya), Eileen Chamberlain Donahoe duta besar AS untuk Dewan HAM PBB dalam pidatonya hanya mengatakan bahwa UPR merupakan mekanisme yang sangat berharga yang diterapkan atas semua negara dan dilaksanakan dengan sikap kooperatif.
Negara-negara Arab yang semula akan mempertanyakan Israel terkait masalah insiden Mavi Marmara, perlakuan buruk atas tahanan di penjara-penjara Zionis, serta perluasan pemukiman Yahudi, ikut menanggapinya. “Ini merupakan kasus yang jelas-jelas menunjukkan sikap tidak kooperatif dan tidak patut dari sebuah negara yang akan direview,” kata Wafaa Bassim perwakilan dari Mesir.
Sementara itu Duta Besar Pakistan Zamir Akram bersuara cukup lantang. Dia menyindir perlakuan lunak terhadap negara yang dekat dengan kekuatan Barat dan Washington itu.
Berbicara mewakili negara-negara Organisasi Kerjasama Islam Akram berkata, “Yang mengejutkan kami adalah tingkat penyimpangannya dan tingkat pemakluman yang diberikan kepada Israel oleh sejumlah negara atas perilakunya yang melanggar semua kewajibannya.”
“Kami jadi bertanya-tanya apakah sikap kooperatif (memaklumi-red) yang demikian itu akan diberikan juga kepada negara-negara lain yang tidak dekat dengan sejumlah negara kuat di dunia ini,” imbuh Akram menyindir kedekatan Zionis Yahudi Israel dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Sebuah tim penyelidik PBB yang dibentuk tahun lalu, dalam pertemuan itu akan memaparkan laporan mereka tentang apalah pemukiman Yahudi yang didirikan Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum HAM internasional.*
