Hidayatullah.com—Kelompok Kristen Koptik Mesir yang mendukung kudeta militer atas kekuasaan Presiden Muhammad Mursy, mulai menunjukkan kekecewaannya terhadap pemerintahan sementara Presiden Adly Mansour.
Dalam pernyataannya yang dirilis hari Selasa (10/7/2013) kelompok Kristen Koptik, Uni Pemuda Maspero, menyatakan penentangannya terhadap deklarasi konstitusi yang dibuat Presiden Adly Mansour.
“[Deklarasi konstitusi] itu tidak sejalan dengan cita-cita perlawanan 30 Juni … yang turun ke jalan demi negara sipil yang mengusung keragaman agama dan budaya,” kata kelompok pemuda Kristen Koptik itu dalam pernyataannya, dikutip Al-Ahram.
Dalam dekrit Presiden Mansour yang diprotes warga Koptik itu disebutkan bahwa negara Republik Arab Mesir adalah negara demokrasi yang berdasarkan pada kerakyatan, Islam adalah agama negara, Arab adalah bahasa resmi negara dan sumber utama legislasi negara adalah hukum syariah Islam.
Dekrit itu dinukil dari pasal 1, 2 dan 219 konstitusi yang dibekukan oleh angkatan bersenjata saat melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Muhammad Mursy. Konstitusi tersebut sebenarnya sudah disetujui pada Januari 2013 saat Mursy berkuasa.
Baca Juga
Dalam konstitusi tahun 1970 pasal 2 disebutkan pula bahwa sumber legislasi Mesir adalah hukum syariat Islam, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut.
Hal itulah yang dipersoalkan oleh kelompok Kristen dan liberal Mesir selama ini. Dalam pernyataannya pemuda Kristen koptik mengatakan bahwa tujuan mereka turun ke jalan pada 30 Juni lalu adalah untuk menumbangkan konstitusi itu, yang menurut mereka dibuat berdasarkan perasaan kebencian dan kekerasan.
“Kami tidak turun ke jalan untuk memberikan legitimasi kepada partai-partai politik berbasis agama yang akan menghapus identitas Mesir,” kata mereka.
Warga Kristen Koptik itu juga mengatakan, “sepertinya revolusi belum tuntas” dan mereka akan terus memperjuangkan aspirasinya.
Front Penyelamatan Nasional, kelompok liberal penentang kekuasaan Presiden Mursy yang menjadi motor gerakan pembangkangan ‘Tamarud’, dalam pernyataannya juga menuntut penjelasan mengenai sejumlah pasal dalam deklarasi konstitusi yang dikeluarkan Adly Mansour, presiden dukungan mereka sendiri yang ditunjuk militer setelah mendongkel Mursy.*
