Hidayatullah.com—Pemandangan demonstrasi yang tidak biasa nampak di depan kantor pusat Kementerian Pendidikan Israel. Sekelompok biarawati berjubah putih, pendeta berjubah hitam dan anak-anak sekolah keturunan Arab tampak menyemut dengan membawa spanduk berisi pesan agar pemerintah Zionis tidak mengacak-acak lembaga pendidikan mereka.
Sekolah-sekolah Kristen swasta di wilayah Palestina yang kini dikuasai Zionis, termasuk lembaga pendidikan yang memiliki peringkat tinggi. Banyak dari sekolah itu yang didirikan oleh gereja sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum negara Yahudi Israel dilahirkan. Namun, pengelola sekolah-sekolah itu menuding pemerintah Yahudi sengaja memangkas dana sekolah guna menekan agar komunitas Kristen mau mengikuti sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Yahudi Israel.
Mereka juga mengeluhkan soal diskriminasi, yang mana sementara anggaran untuk sekolah-sekolah Kristen dipangkas, Zionis justru mencurahkan dana banyak kepada lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai Yahudi ultra-Orthodoks.
“Meskipun kami minoritas, kami ada sejak zaman dulu,” kata Romo Abdul Masih Fahim dari gereja Katolik aliran Fransiskus yang juga kepala Sekolah Terra Santa yang berada di kota Ramla. “Kami ingin deperlakukan setara, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di setiap aspek kehidupan.”
Di tempat kelahiran ajaran Kristen itu, umat Kristiani adalah minoritas yang hanya mencakup 2 persen dari penduduk wilayah Teritori Palestina dan wilayah Palestina yang kini dinamai Israel. Sekitar 150.000 penganut Kristen tercatat sebagai warganegara Israel dan sekitar 50.000 panganut Kristen tersebar tinggal di Al-Quds Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Di bawah kekuasaan Zionis Israel, sekolah-sekolah Kristen dan sekolah swasta lain yang dikelola sendiri menerima hanya sebagian dana tunjangan dari pemerintah, sedangkan sebagian lainnya ditanggung pengurus dari donasi dan uang iuran sekolah siswa. Dana pemberian pemerintah Zionis hanya sekitar sepertiga dari pengeluaran standar sekolah swasta. Tidak hanya itu, anggarannya sering dipangkas dan dihitung termasuk dana tambahan lain.
Sekolah-sekolah Kristen yang berunjuk rasa itu mengatakan bahwa dana untuk sekolah dasar dari pemerintah telah dipangkas secara sistematis beberapa tahun belakangan. Untuk menutupinya, sekolah terpaksa menaikkan iuran, yang otomatis menambah beban warga Arab yang kebanyakan memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan nasional.
Lebih parah lagi, tahun lalu Kementerian Pendidikan Zionis menetapkan batas maksimal iuran sekolah yang boleh dikutip dari orangtua murid. Sementara bantuan dari donatur di Amerika Serikat dan Eropa terus menurun, sebab mereka mengirimkan dananya ke tempat lain di Timur Tengah yang juga sedang mengalami kesulitan.
Dalam pernyataannya sekolah-sekolah Kristen itu mengatakan bahwa bergabung dengan sistem sekolah publik berarti “akhir dari lembaga pendidikan yang berbasis nilai Kristen, serta pukulan telak bagi kaum minoritas Kristen di Tanah Suci.”
Para pendukung komunitas Arab di Israel mengatakan bahwa situasi sekolah-sekolah yang dikelola gereja berbeda dengan sekolah-sekolah swasta lainnya. Kurang lebih ada 30.000 siswa keturunan Arab -sekitar separuhnya adalah Muslim dan separuh lainnya Kristen- belajar di 50 sekolah yang dikelola gereja. Banyak dari sekolah itu yang sudah beroperasi selama berabad-abad.
“Itu merupakan bagian besar dari sistem pendidikan Arab,” kata Sawsan Zaher dari Adalah, sebuah lembaga bantuan hukum yang membela hak-hak komunitas Arab di Israel.
“Anda ihat mereka tidak sepenuhnya didanai [pemerintah], sementara sekolah-sekolah agama Yahudi ultra-Orthodoks sepenuhnya didanai. Tentu saja itu artinya Anda mendapatkan diskriminasi, bahkan ada hukum yang memungkin terjadinya [diskriminasi] itu,” kata Sawsan Zaher.*
