Hidayatullah.com–Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri dari dunia politik, partai al Ikhwan al Muslimun Jordania sedang bersiap ikut serta pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan minggu depan bertujuan untuk mengembalikan peran mereka sebagai sebuah kekuatan besar parlemen.
Pemilu itu datang di saat Jordania – sekutu utama Barat yang dipuji karena stabilitas hubungannya — berada di bawah tekanan konflik-konflik tetangga dan diacak-acak oleh masalah dalam negeri, termasuk meningkatnya pengangguran serta radikalisasi, demikian dikutip laman yourmiddleeast.com belum lama ini.
Para pejabat Ikhwanul Muslimin dan analis mengatakan pemilihan 20 September itu akan menjadi sebuah ujian utama bagi kemampuan negara itu dalam menyelenggarakan pemilihan yang adil dan kesudian negara itu menerima hasil yang mungkin akan meningkatkan Islamis.
“Yang kami inginkan hanyalah Pemilu yang kredibel yang benar-benar mewakili keinginan rakyat, terlepas dari bagaimana kami akan mewakili di parlement,” wakil pemimpin Ikhwanul Muslimin Jordania Zaki Bani Rsheid mengatakan pada AFP.
“Jordania harus menciptakan kesempatan besar ini … untuk membangun kembali kepercayaan rakyat pada proses pemilihan dan institusi negara.”
Islamic Action Front (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin, dulunya merupakan partai terbesar di parlemen, memenangkan 22 dari 80 kursi pada tahun 1989.
Tetapi pengaruh Ikhwanul Muslimin sendiri telah melemah pada awal Arab Spring.
Otoritas berwenang menganggap mereka merupakan sebuah organisasi ilegal karena surat ijin organisasi itu tidak diperpanjang sesuai dengan undang-undang partai politik yang diadopsi pada tahun 2014.
Lusinan kantor Ikhwanul Muslim telah ditutup pada tahun ini.
IAF pernah memboikot Pemilu pada tahun 2010 dan 2013 sebagai protes terhadap sistem pemilihan, yang mereka katakan melemahkan partai dan mendukung kandidat pro pemerintah.
Partai itu memutuskan untuk ikut serta dalam Pemilu minggu depan setelah Jordania memperbaiki undang-undang Pemilu pada Maret yang dianggap oleh para analis sebagai sebuah ujian dan cara untuk mendapatkan kembali pengaruh setelah bertahun-tahun pertikaian dan boikot.
“Ikhwanul ingin … mengamankan kursi di parlemen agar dapat membangun kembali legitimasi mereka dan memperbarui hubungan dengan pemerintah,” kata Oreib Rentawi, kepala Pusat Studi Politik Al-Quds.
Krisis Memuncak
Meskipun telah menghindari pergerakan kekerasan beberapa negara arab sejak gelombang kekerasan yang populer pada tahun 2011, Jordania mempunyai catatan peningkatan masalah yang dapat memicu ketidakamanan.
Sebagai anggota utama koalisi pimpinan AS dalam memerangi para ISIS di Suriah dan Iraq, menurut PBB, Jordania merupakan rumah bagi lebih dari 600.000 pengungsi Suriah. Sedangkan pemerintah Jordania sendiri mengatakan 1,4 juta pengungsi.
Pengangguran di negara itu bahkan mencapai 14 persen dan bulan lalu Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman sebesar 273 juta dollar pada Jordania untuk mendukung reformasi ekonomi dan finansial.
Pemerintah Jordania melakukan beberapa reformasi termasuk protes pimpinan Ikhwanul Muslimin, termasuk mengubah undang-undang pemilihan yang isinya memperbolehkan partai-partai politik mengajukan daftar dan memberikan 15 kursi bagi wanita.
Tetapi IAF menginginkan perubahan lebih besar, termasuk perubahan konstitusional yang memperbolehkan parlemen untuk memilih sebuah pemerintahan, daripada memiliki raja yang memilih seorang perdana menteri, seperti yang terjadi saat ini.
Rantawi mengatakan dia berharap partai itu memenangkan 20 dari 130 kursi pada Pemilu minggu depan.
Mohamed Abu Romman, seorang peneliti di Pusat Studi Strategi Universitas Jordania, membenarkan hal itu dan mengatakan pemilihan ini dapat menjadi sebuah “ujian berbahaya” bagi Raja Abdullah, yang mungkin mengetahui parlemennya didukung oleh sekutu Ikhwanul Muslimin yang menginginkan lebih banyak reformasi.
Sebuah pertunjukkan yang bagus bagi sayap politik Ikhwanul Muslimin akan menyebabkan otoritas saat ini menghadapi sebuah pilihan antara reformasi yang tidak menyenangkan atau sebuah “konfrontasi” dengan partai Islam, kata Abu Romman.
Pada saat yang sama, pemerintah membutuhkan kembalinya kepercayaan publik setelah beberapa Pemilu gagal karena tuduhan tidak bersih.
“Publik bersikap skeptis terhadap pengalaman baru dan pengakuan oleh otoritas sendiri yang mengatakan terjadi kecurangan berskala besar (Pemilu)” di masa lalu, Rentawi mengatakan.*/Nashirul Haq AR
