Hidayatullah.com–Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menutup sementara kantor Kedutaan dan Konsulat Belanda di Turki dan menolak pendaratan pesawat yang mengangkut Duta Besar Belanda, Kees Cornelis van Rij, serta membekukan diskusi politik tingkat tinggi dengan Belanda.
Tindakan ini dilakukan Turki sebagai tindakan balasan atas keputusan Belanda yang dianggap mengusir dua menteri Turki sebelumnya.
Wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus mengatakan, selain melarang masuk Duta Besar dan penerbangan Belanda ke Turki, Ankara juga menangguhkan pertemuan diplomatik tingkat tinggi.
“Kami tidak mengizinkan pendaratan pesawat-pesawat yang membawa para diplomat atau utusan Belanda di Turki atau penggunaan wilayah udara kami,” cetus Wakil Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus dikutip BBC, Selasa (14/03/2017).
Karena Dubes Van Rij tidak diizinkan masuk Turki, kedutaan besar Belanda di Ankara untuk sementara dipimpin kuasa usaha.
Baca Juga
Kurtulmus juga menambahkan, semua diskusi politik tingkat tinggi akan dihentikan dan parlemen akan diimbau untuk menarik diri dari kelompok persahabatan bilateral Turki-Belanda.
Langkah tersebut akan terus diberlakukan sampai Belanda mengambil tindakan untuk “menganulir aksi-aksinya”, kata Kurtulmus.
Sebagaimana diketahui, krisis bermula ketika pemerintah Turki mengirim Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu ke Belanda dengan menggunakan jalur udara tetapi pesawatnya dilarang mendarat.
Setelah itu, Menteri urusan keluarga dan sosial Turki, Fatma Betul Sayan Kaya, mencoba ke Belanda menggunakan jalur darat.
Tapi ketika dia tiba di Belanda, pemerintah Belanda menolak memberikan izin kepada sang menteri untuk memasuki kantor konsulat Turki di Rotterdam. Dia akhirnya dikawal oleh polisi Belanda untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke perbatasan Jerman.
Baca: Bela Ikhwanul Muslimin Mesir, Erdogan Sebut IM Organisasi Ideologi
Dua menteri Turki itu semula dijadwalkan akan menggalang dukungan dari kalangan warga Turki yang bermukim di Belanda untuk referendum perluasan wewenang presiden yang dijadwalkan akan digelar pada bulan depan.
Pemerintah Belanda berasalan kampanye-kampanye referendum Turki di dalam wilayah Belanda akan memicu ketegangan hanya beberapa hari sebelum Belanda menggelar pemilihan umum.
Menlu Cavusoglu sedianya ingin pidato kampanye di hadapan massa pro-Erdogan di Rotterdam untuk mencari dukungan referendum konstitusi Turki yang digelar 16 April mendatang.
Pemerintah Erdogan marah atas sikap Belanda ini. Menurut Turki, tindakan Belanda itu sebagai pengusiran, karena dia delegasi resmi yang memiliki kekebalan diplomatik.
”Kami melakukan apa yang mereka lakukan pada kami. Kami tidak mengizinkan pesawat yang membawa diplomat atau Duta Besar Belanda mendarat di Turki atau menggunakan wilayah udara kami,” ucap Kurtulmus, seperti dikutip Russia Today, Selasa (14/3/2017).
”Mereka yang menciptakan krisis ini bertanggung jawab untuk memperbaikinya,” lanjut dia. Kurtulmus mengatakan bahwa pemerintahnya direkomendasikan Parlemen untuk mencabut perjanjian persahabatan resmi antara Turki dan Belanda.
Menurut Kurtulmus, tindakan Belanda yang mencegah pesawat Menlu Cavusoglu mendarat di Rotterdam pekan lalu memperlakukan Menteri Urusan Keluarga Turki di negara itu merupakan tanda runtuhnya Eropa.*/RM Utama
