Hidayatullah.com—Presiden Donald Trump hari Rabu (26/4/2017) memerintahkan Menteri Pendidikan Betsy DeVos untuk mengkaji ulang peran pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan sekolah, sebuah langkah yang disambut baik oleh pendukungnya tetapi juga dikritik pihak-pihak yang khawatir kualitas pendidikan justru melorot.
DeVos diberi waktu 300 hari untuk “mengkaji ulang dan, jika perlu, mengubah serta mencabut peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan AS, dengan mandat jelas yaitu mengidentifikasi di tempat mana saja pemerintah pusat telah melewati batas kewenangan hukumnya,” kata Rob Goad, seorang pejabat Departemen Pendidikan, menurut transkrip telepon Gedung Putih kepada para reporter seperti dilansir Reuters.
Politisi terkuat kedua dari Partai Republik di DPR AS asal California, Kevin McCarthy, mengatakan pemerintah federal beberapa tahun belakangan melampaui kewenangan hukumnya dalam membuat regulasi dan pedoman.
“Orang yang berbeda dari negara-negara bagian dan komunitas yang berbeda memiliki tujuan dan cara berbeda dalam mencapai tujuannya. Ini adalah sesuatu yang harus kita rayakan dan berdayakan, bukan diusahakan untuk dihentikan,” kata McCarthy dalam pernyataannya.
Namun, pengurus pusat Partai Demokrat AS, Democratic National Committee, mengatakan perintah presiden itu bermotif politik, yang mana Trump ingin menunjukkan bahwa dirinya telah membuat suatu kebijakan di bidang pendidikan dalam kurun 100 hari pertama kerjanya sebagai presiden.
Ketua American Federation of Teachers Randi Weingarten mengatakan UU pendidikan saat ini, Every Student Succeeds Act, sebenarnya sudah mengurangi kekuasaan pemerintah federal atas sekolah-sekolah di Amerika, khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan standar pendidikan dan penilaian kinerja guru.
Apa yang tidak dilakukan oleh UU baru adalah menghapus keharusan pemerintah federal untuk menlindungi hak-hak sipil para pelajar, bahkan jika hak itu bertentangan dengan apa yang ingin dilakukan oleh pihak berwenang di negara bagian dan distrik setempat, kata Weingarten dalam pernyataannya.*
