Hidayatullah.com—Arab Saudi dan Negara Arab lainnya meminta Qatar dalam jangka waktu 10 hari untuk menutup TV Aljazeera, menutup pangkalan militer Turki dan mengurangi hubungan dengan Iran.
Dalam daftar berisi 13 permintaan, negara-negara itu juga meminta Qatar untuk memutuskan dugaan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan dengan kelompok lain, termasuk Hizbullah, al-Qaeda dan ISIS.
Kantor berita Associated Pers dan Reuters melaporkan mereka menerima daftar tersebut dari pejabat yang berasal dari salah satu negara yang mengisolasi Qatar.
Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada bulan ini terkait dugaan bahwa negara itu mendanai “terorisme” – sebuah tuduhan yang disangkal Qatar, tulis laman Aljazeera.
Negara-negara tersebut saat ini memberikan Qatar waktu 10 hari untuk memenuhi semua permintaan itu, yang juga termasuk membayarkan sejumlah uang sebagai kompensasi atas apa yang mereka klaim merupakan “kerugian nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan kebijakan Qatar”
Berdasarkan daftar itu, Qatar harus menolak naturalisasi penduduk dari empat negara dan “mencabut kewarganegaraan Qatar warga yang di mana warga negara itu melanggar hukum negara-negara tersebut”.
Baca: Politik UAE “Memancing di Air Keruh” dalam Konflik-konflik di Timur Tengah
Sebelumnya pada minggu ini, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson bersikeras bahwa para tetangga Qatar mengajukan daftar permintaan yang “berasalan dan ditindaklanjuti”.
Syarat mengenai Iran di dokumen tersebut mengatakan Qatar harus menutup semua pos diplomatik di Iran, mengusir semua anggota Garda Revolusi Iran, dan hanya melakukan perdagangan dan jual beli dengan Iran sesuai dengan sanksi AS.
Permintaan mengenai Aljazeera menyatakan bahwa Qatar juga harus menutup semua yang berafiliasi dengannya dan agensi berita lain yang didanai oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed dan Middle East Eye (MEE), media yang selama ini kritis terhadap dunia Arab.
Jika Qatar memenuhi hal itu, daftar itu menuntut bahwa Qatar akan diaudit sekali dalam sebulan pada tahun pertama, dan kemudian sekali dalam empat bulan pada tahun kedua.
Selama 10 tahun kemudian, Qatar akan dipantau setiap tahunnya terkait kepatuhannya terhadap daftar tersebut.
Baca: Amerika Desak Tuntutan Saudi ke Qatar Lebih Masuk Akal
Dokumen itu tidak secara spesifik menyebutkan apa yang negara-negara tersebut akan lakukan jika Qatar menolak memenuhi tuntutan itu.
Daftar Permintaan Arab Saudi, dan Negara Teluk lainnya.
- Menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan memutus kerja sama militer dan intelejen dengan Iran. Perdagangan dengan Iran harus sesuai dengan sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
- Segera menutup pangkalan militer Turki, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam Qatar.
- Memutus hubungan dengan semua “organisasi teroris, sektarian dan ideologis,” khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIS, al-Qaeda, Fateh al-Sham (dulunya bernama Jabhah Nusrah) dan Hizbullah Libanon. Secara resmi menyatakan pihak-pihak ini sebagai kelompok teror seperti yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan menyetujui semua perbaharuan daftar ini di masa yang akan datang.
- Menghentikan semua pendanan bagi individu, kelompok ataupun organisasi yang telah dianggap sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara lain.
- Menyerahkan “tokoh-tokoh teroris”, buronan dan individu yang dicari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Membekukan aset mereka, dan memberikan informasi yang diinginkan mengenai tempat tinggal, gerakan dan keuangan mereka.
- Menutup Aljazeera dan stasiun afiliasinya.
- Menghentikan intervensi hubungan internal kedaulatan negara. Berhenti memberikan kewarganegaraan pada buronan Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut kewarganegaraan Qatar bagi warga negara yang melanggar hukum di negara-negara tersebut.
- Membayar perbaikan dan kompensasi kerugian nyawa dan kerugian finansial lain yang disebabkan oleh kebijakan Qatar di tahun-tahun ini. Jumlahnya akan ditentukan setelah kordinasi dengan Qatar.
- Meluruskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara Arab dan Teluk lainnya, serta masalah ekonomi, sesuai kesepakatan tahun 2014 yang dicapai dengan Arab Saudi.
- Menghentikan komunikasi dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Menyerahkan berkas mengenai kontak Qatar dan dukungan pada kelompok oposisi, serta menyerahkan rincian terkait informasi pribadi mereka dan dukungan Qatar yang diberikan pada mereka.
- Menutup semua kantor berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye (MEE), dll.
- Menyetujui semua permintaan dalam waktu 10 hari setelah daftar diberikan pada Qatar, atau daftar ini akan menjadi tidak valid.
- Menyetujui audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui permintaan tersebut, diikuti oleh audit empat bulan sekali pada tahun kedua, dan audit tahunan di 10 tahun setelahnya.
Baca: Pangeran Mahkota Arab Saudi yang Baru Diharapkan Memberi Dampak Stabilitas Kawasan
Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik mengatakan negaranya tidak berencana untuk meninjau ulang pangkalan militernya di Qatar dan permintaan apapun yang meminta penutupannya merupakan intervensi hubungan dengan negara Teluk itu.
Isik mengatakan pada penyiar NTV bahwa dia belum melihat permintaan penutupan pangkalan militer.
“Pangkalan militer di Qatar merupakan pangkalan Turki dan salah satu yang akan menjaga keamanan Qatar dan wilayah,” Isik mengatakan dalam wawancara pada Jumat.
“Peninjauan ulang persetujuan pangkalan itu dengan Qatar bukanlah agenda kami.”
Hashem Ahelbarra dari Aljazeera mengatakan daftar permintaan tersebut “pasti akan ditolak oleh Qatar”.
“Qatar telah mengatakan bahwa negara itu hanya akan melihat permintaan setelah sanksi dicabut,” katanya, menambahkan bahwa Qatar telah mengatakan bahwa penutupan Aljazeera tidak mungkin.
“Ini merupakan masalah kedaulatan nasional. Apapun yang dihadirkan pada warga Qatar yang mereka anggap merupakan intervensi hubungan internalnya akan ditolak,” kata Ahelbarra.
“Baru kemarin sentimen umum muncul bahwa mungkin masyarakat internasional dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) akan kembali memperbaiki hubungan. Tetapi pada momen khusus ini, saya yakin bahwa akan terjadi peningkatan lebih lanjut, meningkanya ketegangan karena permintaan ini.
“Ini tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia Arab. Bagaimana jika Qatar mengatakan Saudi harus membayar kompensasi bagi setiap penduduk sipil yang terbunuh atau nyawa tak bersalah yang diambil di seluruh dunia. Ini sangatlah aneh,” Ahelbarra menambahkan.*/Nashirul Haq AR
