Hidayatullah.com–Empat negara Arab yang memboikot Qatar siap berdialog untuk mencari jalan keluar sengketa jika Qatar setuju dengan beberapa klaim tertentu, kata Menteri Luar Negeri Bahrain, hari Ahad, 30 Juli 2017, setelah satu pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri lain.
“Keempat negara siap berdialog dengan Qatar dengan syarat ia mengumumkan dengan ikhlas kesediaannya untuk berhenti membiayai terorisme dan ekstremisme dan berkomitmet untuk tidak ikut campur dalam hubungan luar negeri negara-negara lain dan memberikan respons terhadap 13 tuntutan kami,” kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan.
Keinginan damai ini muncul setelah menlu dari keempat negara tersebut bertemu di Manama, Bahrain, pada Ahad (30/07/2017), membahas krisis yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Baca: Qatar Desak PBB Mainkan Peran Guna Selesaikan Krisis Negara Teluk
Dalam pertemuan itu, Saudi cs juga mengumumkan tak ada sanksi ekonomi baru yang diterapkan dari Negara Teluk untuk Qatar. Meski begitu, surat kabar al-Hayat mendapati sumber dari keempat negara itu tengah mempertimbangkan “penerapan sanksi lain secara bertahap yang akan mempengaruhi ekonomi Qatar”.
“Kami siap untuk bicara dengan Qatar soal implementasi tuntutan dan prinsip-prinsip yang telah diminta, jika negara itu serius. Tapi selama ini jelas bahwa Qatar tidak serius,” papar al-Jubeir seperti dikutip Reuters.
Baca Juga
Sebelumnya, keempat negara itu mengeluarkan daftar 13 tuntutan kepada Qatar.
Baca: Arab Saudi CS Tambah Lagi Kelompok dalam “Daftar Hitam”
13 tuntutan itu mencakup pembatasan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin, menutup saluran TV Aljazeera yang berbasis di Doha, menutup sebuah pangkalan militer Turki dan memutus hubungannya dengan musuh Saudi, Iran.
Sementara itu, menanggapi pernyataan terbaru dari empat negara Arab, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak pernyataan mereka.
“Tidak ada visi yang jelas (dari pertemuan Manama), hanya ada kebijakan keras kepala dari negara-negara pemblokiran dan menolak untuk mengakui bahwa ini adalah tindakan ilegal,” katanya pada saluran TV Aljazeera.
Sementara itu, Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak permintaan keempat negara tersebut dan mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan pada negaranya selama krisis berlangsung merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional.
“Tidak ada visi yang jelas dari pertemuan Manama kemarin. Hanya ada kebijakan keras kepala dari negara-negara yang mengucilkan Qatar dan menolak untuk mengakui bahwa tindakan mereka itu ilegal,” tutur al-Thani kepada Aljazeera.*
