Hidayatullah.com- Seorang jurnalis multimedia berbasis di Yangon, Myanmar mengatakan masalah ‘Rohingya’ merupakan salah satu duri dalam pemerintahan baru, yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi.
David Doyle yang dikenal sebagai wartawan dengan pengalaman luas di dalam dan luar negeri terkait politik Myanmar menulis di laman thediplomat.com, Jumat (29/04/2016) mengatakan, sebelumnya, Biksu Ma Ba Tha pernah memperingatkan sebelum pemilihan tahun lalu bahwa pemerintah NLD akan membawa pada “Islamifikasi” negara itu. Kampanye agama seperti itu merupakan alasan, seperti yang dipercayai, mengapa NLD tidak mendaftarkan satu kandidat Muslim pun di pemilihan.
“Rakyat Rohingya sendiri dilarang ikut serta dalam pemilihan dan kartu identitas mereka dicabut. Tetapi Aung San Suu Kyi tidak menunjuk secara langsung pada mereka selama berkampanye – dan harapan bahwa kemenangan pemilu dari ikon hak asasi itu akan merubah situasi bagi kelompok minoritas ternyata belum berbuah,” ujarnya.
Pada awal tahun lalu masyarakat internasional terkejut melihat 31.000 rakyat Rohingnya yang depresi melarikan diri dari negara mereka dengan perahu usang, seringkali berada di tangan para human traffiking, dan telah meminta tindakan nyata sejak saat itu – agar sedikit berhasil dengan Myanmar.
Pada 14 April, Komisi Internasional Kebebasan Beragama meminta pemerintah Burma “mengambil langkah” untuk melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan di Myanmar – khususnya mengenai kesulitan yang dihadapi Rohingya.
“Salah satu langkah itu adalah pemerintah Burma secara radikal mengubah kebijakan dan tindakan keras mereka di Rakhine, yang telah melukai anggota dari etnis masyarakat yang tinggal di sana, khususnya Muslim Rohingya,” kata pejabat pemerintah AS.
Tetapi sementara banyak orang yang ingin melihat tindakan untuk Rohingya, Myanmar merupakan sebuah negara dengan banyak permasalahan – dari konflik etnis yang sedang berlangsung hingga kemiskinan – dan pesan dari tokoh senior NLD terlihat bahwa nasib mereka bukanlah sebuah prioritas.
Pada awal bulan ini, Menteri Hubungan Beragama pilihan NLD Aung Ko, seorang mantan anggota dari partai dukungan militer USDP, mengatakan bahwa hanya yang beragama Buddha merupakan penduduk “lengkap” dan agama lain, khususnya Muslim, merupakan “rekan penduduk”.
Sebelum ini, hari Kamis, para Biksu Buddha dan ratusan nasionalis Burma berbaris di kedutaan AS di Myanmar pada melampiaskan kemarahan mereka memprotes penyebutan istilah ‘Rohingya’.
Nasionalis dan Buddha Burma Tolak ‘Rohingya’di Kedutaan AS di Myanmar
Kepada kedutaan AS, para pendemo meminta pemerintah baru NLD untuk “secara resmi memperbarui dan menkonfirmasi ulang pengumuman pemerintah sebelumnya yang menolak Rohingya.”
Ketika diminta untuk mengomentari hal ini, seorang juru bicara untuk Liga Nasional untuk Demokrasi menolak berkomentar.
“Saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini,” kata.*/Nashirul Haq AR
