Hidayatullah.com–Laporan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), mengatakan, lebih dari 260 juta anak di seluruh dunia berusia 6 sampai 17 tahun tidak pernah dididik. Sementara jumlah lulusan mereka yang bisa bersekolah sangat rendah, kutip TRT World.
Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mendesak upaya bersama untuk mengatasi kegagalan pendidikan, dengan mengatakan, “Saat ini ada 264 juta anak-anak dan remaja tidak pergi ke sekolah, ini adalah kegagalan yang harus kita atasi bersama, karena pendidikan adalah bersama. tanggung jawab dan kemajuan hanya bisa berkelanjutan melalui usaha bersama. ” kutip Anadolu Agency.
Berdasarkan data dari 128 negara selama periode 2010-2015 hanya 83 persen anak yang menyelesaikan sekolah dasar, sedangkan di pendidikan menengah, angka tersebut hanya mencapai 69 persen.
“Menurut laporan yang mewakili 90 persen populasi global usia sekolah menengah atas, kurang dari satu dari empat remaja telah menyelesaikan sekolah menengah atas di 40 negara dan kurang dari satu dari dua di 60 negara,” katanya.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa tingkat terendah di antara anak-anak sekolah ada di sekolah menengah dan hanya 45 persen anak-anak berusia 15 sampai 17 yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah.
Baca Juga
Menurut laporan UNESCO, wajib belajar setahun dan gratis untuk anak kecil hanya ditawarkan di 17 persen negara.
Dalam sebuah laporan yang juga menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam pendidikan dalam hal jenis kelamin, dinyatakan bahwa 66 persen negara memiliki kesempatan yang sama antara anak perempuan dan anak laki-laki di usia sekolah menengah.
Baca: OCHA-PBB: Tidak Ada Tempat Aman Penyebab Anak Gaza Jadi
Kesempatan yang setara untuk anak perempuan dan anak laki-laki di sekolah menengah tersedia di empat negara di dunia.
Mengakui bahwa anggaran pemerintah untuk pendidikan rendah, laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 4,7 persen dari pendapatan domestik bruto atau 14,1 persen dari sumber daya mereka, untuk pendidikan.
Para ahli yang membuat paporan organisasi pendidikan dunia meminta pemerintah agar lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pendidikan mereka.
“Hanya ada 14 negara dengan tingkat penyelesaian minimal 90 persen,” tambahnya.
“Pemerintah adalah pemegang tugas utama untuk hak atas pendidikan, namun hak ini tidak dapat dibenarkan di hampir setengah negara, dan tindakan utama untuk mereka yang memiliki keluhan hilang,” ungkapnya lagi.*
