Hidayatullah.com—Satu dari setiap sepuluh pilot militer Jerman, Bundeswehr, kehilangan lisensi terbangnya pada tahun 2017 karena tidak mampu memenuhi jam terbang yang dipersyaratkan, kata pemerintah Kamis (3/5/2018).
Kementerian Pertahanan mengeluarkan data itu sebagai tanggapan atas pertanyaan dari politisi Partai Hijau Agnieszka Brugger di parlemen
Dilansir Deutsche Welle, kementerian mengatakan bahwa 19 dari 129 pilot helikopter kehilangan lisensinya pada tahun 2017, karena tidak memiliki cukup jam terbang, sementara 12 dari 135 pilot kehilangan lisensinya pada tahun 2016 dengan alasan yang sama. Bundeswehr baru bisa mengeluarkan lisensi setelah para pilot menyelesaikan program latihan tambahan, imbuhnya.
Brugger menyalahkan kegagalan para pilot memenuhi jam terbang kepada kurangnya jumlah helikopter militer yang dapat dioperasikan.
“Bahkan tidak sampai sepertiga jumlahnya dari jenis helikopter yang paling penting yang layak digunakan,” kata Brugger kepada kantor berita DPA. Menteri Pertahanan Ursula Von der Leyen, kata Brugger, tidak berusaha mengatasi masalah tersebut.
Sebuah laporan Bundeswehr yang dirilis bulan Februari menyebutkan bahwa akibat masalah teknis 16 dari total 72 helikopter angkut CH53 dan 13 dari total 58 helikopter angkut NH90 terpaksa dikandangkan.
Akibat kekurangan jumlah helikopter, kabarnya Kementerian Pertahanan mulai menyewa helikopter-helikopter sipil guna memastikan para pilot militer dapat memenuhi persyaratan jam terbang.
Akhir tahun 2017, majalah mingguan Der Spiegel melaporkan bahwa kementerian telah menandatangani kontrak senilai 21 juta euro dengan General German Automobile Club (ADAC), yang memiliki armada helikopter, supaya pilot-pilot Bundeswehr memenuhi persyaratan 6.500 jam terbang sehingga tidak kehilangan lisensinya.
Oposisi dari Partai Kebebasan Demokratik (FDP) mengecam pemerintah terkait data terbaru itu.
“Ini skandal, pasukan Bundeswehr kehilangan lisensi terbang karena peralatan tidak mencukupi sehingga mereka tidak cukup terbang,” kata wakil ketua FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann di Twiiter.
Dia juga menulis bahwa Kanselir Angela Merkel harus turun tangan dan menempatkan kembali Menteri Keuangan Olaf Scholz “di posisinya,” tanpa menjelaskan lebih lanjut masksudnya.
Scholz, politisi Partai Sosial Demokrat (SPD), memicu perselisihan dengan pejabat lain di dalam tubuh pemerintahan Merkel setelah mengajukan usulan anggaran yang mengalokasikan dana jauh lebih kecil untuk belanja pertahanan dibanding besaran dana yang diminta oleh Kementerian Pertahanan.
Pada tahun 2017, Jerman menghabiskan 1,13 persen GDP-nya untuk bidang pertahanan.*
