Hidayatullah.com–Ratusan rakyat Jordania turun ke jalanan Ibu Kota Amman pada hari Ahad untuk yang di hari keempat demonstrasi malam menentang kenaikan pajak dukungan IMF yang telah mengguncang kerajaan itu.
Para demonstran yang berkumpul di dekat kantor kabinet meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pemecatan Perdana Menteri Hani Mulki, bersumpah mereka akan membubarkan diri jika pemerintah membatalkan RUU pajak yang dikirimnya ke parlemen bulan lalu, yang menurut para kritikus memperburuk standar hidup.
“Kami di sini hingga kami menjatuhkan RUU itu… Pemerintahan ini memalukan,” para demonstran berteriak sementara polisi mencegah mereka mendekati kantor-kantor pemerintah yang dijaga ketat.
“Permintaan kami sah. Tidak, Tidak untuk korupsi,” sorak mereka, mendesak Raja Abdullah II, yang dilihat sebagai kekuatan pemersatu, untuk turun tangan dan menindak tegas korupsi di pemerintahan.
Sekitar 3.000 orang membuat tunduk sejumlah besar pasukan keamanan untuk berkumpul di dekat kantor perdana menteri di Amman pada awal Minggu, sembari mengibarkan bendera Jordania dan papan bertuliskan “kami tidak akan berlutut”.
Rangkaian demonstrasi telah mengguncang negara itu sejak Rabu ketika ratusan orang merespon seruan serikat pekerja, dengan membanjiri jalanan Amman dan kota lain untuk menuntut turunnya pemerintah.
“Wanita telah mulai mengais tempat sampah bertujuan mencari makanan untuk anak-anak, dan tiap hari kita dilanda kenaikan harga dan pajak baru,” kata salah satu demonstran.
Karyawan sebuah bank, Mohmmad Shalabiya, 28, mengatakan para demonstran ingin “memberi tahu pemerintah bahwa pendapatan warga tidak sesuai untuk hukum semacam ini dan bahwa kami punya hak untuk berdemo”.
Reformasi Ekonomi
Senat kemudian berkumpul beberapa jam setelah demonstrasi berakhir pada hari Ahad untuk mendiskusikan “bagaimana menangani RUU tersebut… demi kepentingan semua pihak,” kantor berita pemerintah Petra dikutip Aljazeera mengatakan.
Ketua Senat, Faisal al-Fayez mengatakan dibutuhkannya “dialog komprehensif nasional” terkait RUU itu.
Fayez juga mengatakan pemerintah harus “menyeimbangkan tantangan dan tekanan ekonomi debgab kepentingan berbagai sektor sosial”, sembari memperingatkan kekerasan dan meminta pihak berwenang agar membawa “para pembuat onar” ke pengadilan.
Bulan lalu, pemerintah mengajukan sebuah rancangan undang-undang pajak pendapatan, sampai saat ini belum disetujui parlemen, yang bertujuan untuk menaikkan pajak bagi karyawan setidaknya 5 persen dan pada perusahaan antara 20 hingga 40 persen.
Langkah ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian reformasi ekonomi sejak Amman mendapatkan credit line tiga tahun senilai $723 juta dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2016.
Sejak Januari, Jordania – yang menderita karena tingginya angka pengangguran dan hanya memiliki sedikit sumber daya alam – telah berulang kali mengalami kenaikan harga makanan pokok seperti roti, serta pajak tambahan untuk barang-barang pokok.
Harga bahan bakar telah naik lima kali lipat sejak awal tahun ini, sementara tagihan listrik melonjak 55 persen sejak Februari.
Langkah dukungan IMF ini telah memicu berbagai demonstrasi ekonomi terbesar dalam lima tahun.
Pada malam Senin itu, para demonstran di luar kantor Mulki meneriakkan slogan-slogan termasuk “orang-orang yang menaikkan harga ingin membakar negara ini” dan “Jordania ini adalah Jordania kami, Mulki harus pergi”.*/Nashirul Haq AR
