Hidayatullah.com– Komisi Pemilu Nasional mengatakan bahwa pemilih Mesir akhirnya mendukung amandemen konstitusi yang bisa membuat pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi diperpanjang hingga 2030.
Kepala Komisi Pemilu Nasional Lashin Ibrahim, kemarin, mengatakan pada konferensi pers di Kairo bahwa 88,83 persen memilih “ya” dalam jajak pendapat tentang amandemen, dengan 11,17 persen memilih “tidak”.
Komisi mengklaim, pemungutan suara selama tiga hari itu berlangsung “dalam iklim yang didorong oleh demokrasi”.
Tak lama setelah keputusan diumumkan, pihak komisi menggunakan Twitter untuk berterima kasih kepada sesama warga negara “yang memukau dunia dengan kesadaran mereka tentang tantangan yang dihadapi” Mesir.
Di negara Piramida itu, kisaran 27 juta suara diambil dengan jumlah penduduk terpadat di dunia Arab, dengan tingkat partisipasi 44,33 persen.
Baca Juga
Media pro-pemerintah, pelaku bisnis, dan anggota parlemen sebelumnya menganjurkan jawaban “Ya” dan mendorong partisipasi tinggi pemilih sementara pihak berwenang mengancam akan mendenda siapa pun yang memboikot pemilihan.
Sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengkritik situasi di sekitar kesibukan yang terjadi dalam kesibukan tersebut, termasuk penindasan atas mereka yang menentang reformasi komprehensif yang akan memperkuat kekuatan Sisi.
Analis mengungkapkan bahwa banyak surat suara telah dicoblos lebih dulu.
Adapun parlemen Mesir yang dipenuhi pendukung setia Sisi, memberikan suara guna mendukung amandemen pekan lalu, memberikan pemilih hanya beberapa hari untuk memahami amandemen terhadap 20 hal.
Amandemen kontroversial lainnya termasuk meningkatkan kontrol Sisi atas peradilan dan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada angkatan bersenjata terhadap kehidupan politik di Mesir.
Pihak itu mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas memulihkan stabilitas dan keamanan setelah turbulensi menyusul penggulingan veteran Hosni Mubarak yang digulingkan saat terjadinya Arab Spring tahun 2011.
Jajak pendapat yang mendukung Sisi diharapkan, tetapi analis khawatir tentang dampaknya.
Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Michael Page, menganggap amandemen itu sebagai “upaya tanpa malu untuk menempatkan kekuatan militer atas kekuasaan publik” dan mengatakan bahwa jajak pendapat itu “terjadi di lingkungan yang begitu bebas dan tidak adil sehingga keputusannya tidak bisa berpura-pura memiliki legitimasi”.
Analis Mai El-Sadany, seorang direktur hukum di Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah (TIMEP) yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa amandemen itu mungkin memiliki “implikasi negatif jangka panjang untuk Mesir”, kepada AFP.
Profesor ilmu politik di American University of Cairo, Mustapha Kamel al-Sayyid, mengatakan bahwa amandemen tersebut membahayakan penguasa masa depan setelah Sisi, yang berusia 64 tahun.
“Serangkaian amandemen ini luar biasa dalam sejarah modern Mesir,” katanya, AFP melaporkan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
