Hidayatullah.com-Seorang anggota Parlemen yang merupakan seorang politisi pro-India senior di Kashmir yang dikelola India telah ditangkap pada Senin di bawah undang-undang kontroversial yang memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan seseorang hingga dua tahun tanpa tuduhan atau pengadilan.
Farooq Abdullah, 81, yang juga mantan menteri utama Jammu dan Kashmir, ditangkap di kediamannya di Srinagar, kota utama wilayah Himalaya yang disengketakan.
“Kami telah menangkapnya, dan komite akan memutuskan berapa lama penahanan itu,” kata Muneer Khan, seorang pejabat tinggi kepolisian dikutip Arab News.
Abdullah adalah politisi pro-India pertama yang telah ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Publik (PSA), di mana para aktivis hak asasi mengatakan lebih dari 20.000 warga Kashmir telah ditahan dalam dua dekade terakhir.
Baca: Lebih 4000 Orang Ditangkap Aparat India Sejak Pencaplokan Jammu & Kashmir
Amnesty International telah menyebut PSA sebagai “hukum tanpa hukum,” dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan India telah menggunakan hukum untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan menghindari sistem peradilan pidana, merusak akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
PSA mulai berlaku pada tahun 1978, di bawah pemerintahan ayah Abdullah, yang dirinya adalah seorang pemimpin Kashmir yang sangat populer.
Undang-undang tersebut, pada awalnya, seharusnya ditujukan untuk menargetkan penyelundupan kayu di Kashmir. Setelah pemberontakan bersenjata dimulai di wilayah tersebut pada tahun 1989, undang-undang tersebut digunakan terhadap pemberontak dan pengunjuk rasa anti-India.
Kediaman Abdullah dinyatakan sebagai penjara sementara dan ia ditahan di rumah pada 5 Agustus ketika pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi mencaplok dan mencabut status khusus Jammu dan Kashmir sebagai negara semi-otonomi dan kenegaraan, menciptakan dua wilayah federal.
Ribuan tentara India tambahan dikirim ke Lembah Kashmir, yang telah menjadi salah satu wilayah yang paling termiliterisasi di dunia. Komunikasi telepon, jangkauan telepon seluler, jaringan internet dan layanan TV kabel terputus untuk 7 juta orang di lembah itu, meskipun beberapa komunikasi secara bertahap dipulihkan.
Baca: Jam Malam di Kashmir Diperlonggar, Belum Jelas Nasib Muslim
Pada 6 Agustus, Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menyangkal panahanan Abdullah ketika ditanya oleh anggota Parlemen lain.
“Jika dia (Abdullah) tidak ingin keluar dari rumahnya, dia tidak dapat dibawa keluar dengan todongan senjata,” kata Shah, ketika anggota parlemen lainnya menyatakan keprihatinan atas ketidakhadiran Abdullah selama perdebatan tentang status Kashmir.
Sementara itu, Mahkamah Agung meminta tanggapan dari pemerintah pusat dan pemerintah Jammu dan Kashmir atas permintaan untuk membawa Abdullah di pengadilan.
Banyak para demonstran anti-India dan juga pemimpin Kashmir pro-India telah ditahan di penjara dan fasilitas darurat lainnya untuk menahan protes terhadap keputusan India, menurut pejabat kepolisian.
Status khusus Kashmir diterapkan tidak lama setelah India mencapai kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Baik India dan Pakistan mengklaim Kashmir secara keseluruhan, tetapi masing-masing hanya mengendalikan sebagian darinya.
India sering mencoba untuk menekan pemberontakan di wilayah tersebut, termasuk pemberontakan bersenjata berdarah pada tahun 1989.
Sekitar 70.000 orang telah terbunuh sejak pemberontakan itu dan penindasan militer India berikutnya.*/Nashirul Haq AR
