Hidayatullah.com-Sebuah pernyataan seorang komandan militer India mengejutkan banyak pihak dengan menyarankan bahwa warga Kashmir dapat dikirim ke “kamp-kamp deradikalisasi,” yang oleh para aktivis HAM anggap sebagai gema yang mengkhawatirkan dari apa yang telah China lakukan kepada banyak warga Muslimnya lapor New York Times pada 17 Januari 2020.
Tidak jelas apa yang komandan militer, Jenderal Bipin Rawat, kepala staff pertahanan India, maksud ketika dia membuat komentar publik itu pada Kamis atau apakah sebuah rencana sedang berlangsung untuk membangun kamp re-edukasi berskala besar di bagian wilayah Kashmir yang dikontrol India.
Tetapi komentar ini membuat para intelektual dan aktivis HAM Kashmir gelisah, mengatakan bahwa kata-kata jenderal itu mengungkapkan bagaimana tingkat tertinggi militer India memandang orang-orang Kashmir.
“Mengejutkan, dia bahkan menyarankan ini,” kata Siddiq Wahid, sejarawan Kashmir yang meraih gelar Ph.Dnya dari Harvard. “Ini mengingatkan saya pada kamp-kamp Uighur di China. Saya pikir sang jenderal tidak menyadari kegilaan apa yang dia bicarakan.”
Selama tiga tahun terakhir, pemerintah China telah mengumpulkan jutaan etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya ke dalam apa yang disebutnya pusat pelatihan kejuruan namun aktivis HAM mengungkapkan bahwa itu adalah kamp-kamp penahanan dan penjara. Etnis Uighur, seperti etnis Kashmir, adalah Muslim yang merupakan bagian dari minoritas yang seringkali dipandang dengan kecurigaan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga
Kashmir telah terperosok ke dalam krisis selama berdekade dan setahun terakhir ini pemerintah India membalikkan beberapa kebijakan rapuh, meskipun cacat dengan sepihak mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, bagian dari wilayah yang dikontrolnya. India mengirim ribuan tentara tambahan, menangkap hampir seluruh kelas intelektual di sana, termasuk perwakilan rakyat terpilih, pebisnis dan mahasiswa, dan mematikan internet.
Semua itu sangat tidak terduga dan itulah yang membuat para intelektual Kashmir takutkan dari komentar-komentar jenderal itu. Mereka mengatakan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, apapun –meskipun tidak dapat dipercaya hanya beberapa tahun lalu– adalah mungkin.
Partai Modi telah mendorong ideologi nasionalis relijius yang kritik katakan menguntungkan mayoritas Hindu India dan sangat mengasingkan minoritas Muslimnya. Baru sebulan yang lalu, pemerintahan Modi mensahkan undang-undang yang sangat memecah belah dengan menciptakan jalur khusus bagi imigran untuk mendapatkan kewarganegaraan India – jika mereka bukan Muslim. Kemarahan terhadap undang-undang itu memicu demonstrasi anti-pemerintah selama beberapa minggu, yang masih berlanjut.
Kashmir merupakan satu-satunya negara bagian India yang mayoritas penduduknya Muslim, ketika pemerintahan Modi dengan cepat menghapus kenegaraannya. Sejak itu, Kashmir India telah ditangguhkan dalam ketegangan, dengan sebagian besar layanan internet dihentikan dan sekolah ditinggalkan.
Jenderal Rawat menyampaikan anjuran tentang mengirim warga Kashmir ke kamp de-radikalisasi pada sebuah konferensi urusan internasional di New Delhi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, diplomat asing, eksekutif bisnis, dan ilmuwan.
Menanggapi sebuah pertanyaan bagaimana memerangi terorisme, jenderal itu mengatakan bahwa di Kashmir, “Anak perempuan dan laki-laki berumur 10 dan 12 tahun saat ini sedang diradikalisasi. Orang-orang ini masih dapat diisolasi dari radikalisasi secara bertahap, tetapi ada orang yang telah sepenuhnya diradikalisasi.
“Orang-orang ini perlu dipisahkan, mungkin dibawa ke beberapa kamp de-radikalisasi,” lanjutnya. “Kami memiliki kamp de-radikalisasi sedang berjalan di negara kami.”
Pernyataannya menjadi berita halaman depan di seluruh India pada Jumat dan meninggalkan banyak analis menggaruk-garuk kepala.
Saket Gokhale, aktivis hak sipil di Mumbai, mengatakan ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang kamp de-radikalisasi di dalam India.
Dia mengatakan bahwa beberapa wilayah di mana pasukan keamanan memerangi kelompok bersenjata, seperti sabuk Maois di India tengah, militer menjalankan program de-radikalisasi termasuk kunjungan masyarakat dan pelatihan kejuruan. Tetapi itu sukarela dan tidak melibatkan pengurungan.
Ada program penjangkauan, tetapi program deradikalisasi sangat berbeda dari kamp deradikalisasi,” kata Mr. Gokhale.
Wahid, sejarawan, mengatakan ia mengkhawatirkan penggunaan kata “kamp” oleh sang jenderal.
“Apakah kita bicara tentang kamp musim panas atau kamp satu tahun di mana anda menghapus identitas mereka dan membentuknya kembali?” tanyanya.
Pejabat militer India menolak untuk mengklarifikasi pernyataan jenderal.
Jenderal Rawat, seorang jenderal berbintang empat, telah menghabiskan sebagian karirnya dalam operasi kontra-pemberontakan di timur laut India dan Kashmir, yang juga diklaim oleh Pakistan. Dia memiliki sejarah menggunakan taktik realistis dan keras.
Pada tahun 2017, dia memberikan penghargaan kepada mayor yang telah mengikat seorang pemuda Kashmir di sebuah jip tentara dan menggunakannya sebagai perisai manusia menghadapi para pelempar batu.
“Faktanya, saya berharap orang-orang ini, daripada melempari kami batu, menembaki kami,” jenderal mengatakan dalam sebuah wawancara pada saat itu. “Kalau begitu saya akan senang.”
Jika para demonstran menggunakan senjata, kata jenderal itu, maka dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, menurut laporan harian India.
Banyak intelektual Kashmir menyangkal bahwa Kashmir memiliki masalah radikalisasi, setidaknya bukan masalah radikalisasi agama.
Militannya sangat kecil, kurang dari 300 petempur bersenjata menurut sebagian besar perkiraan – dan sebagian besar ideologi para petempur karena perbedaan politik dengan pemerintah India, bukan relijius.
Noor Ahmad Baba, profesor ilmu politik di Central University of Kashmir, yang telah mempelajari pola-pola radikalisasi, mengatakan India mengambil isyaratnya dari China dan sekarang mungkin mencoba untuk menghancurkan semua perbedaan pendapat politik.
“Kashmir adalah sebuah isu politik – diperlukan resolusi politik, bukan kamp de-radikalisasi,” katanya. “Dan di mana radikalisasinya?”
“Jenderal harus memahami bahwa pernyataan seperti itu ekstra-konstitusional dan dia harus berbicara dengan hati-hati,” tambah Profesor Baba. “Bahkan memikirkan kamp deradikalisasi adalah preseden yang berbahaya.”
“Itu tidak kompatibel dengan pengaturan demokratis,” katanya.*
