Hidayatullah.com— Turki telah mengumumkan akan menurunkan hubungannya dengan Uni Emirat Arab (UEA) terkait kesepakatan negara Teluk itu yang menormalisasi hubungan dengan Zionis ‘‘Israel’’. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Jumat Turki juga mempertimbangkan menarik duta besarnya.
“Kami mungkin mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan hubungan diplomatik dengan UEA atau menarik duta besar kami,” Erdogan mengatakan kepada para wartawan seperti yang dilaporkan TRTWorld Jumat (15/08/2020).
Diperantarai AS, normalisasi pertama antara ‘‘Israel’’ dan negara Teluk, penjajah Zionis setuju untuk menangguhkan rencana pencaplokan wilayah Baitul Maqdis yang didudukinya. Para pemimpin dan masyarakat Palestina telah mengecamnya sebagai “pengkhianatan” terhadap perjuangan mereka.
“Langkah melawan Palestina bukanlah langkah yang bisa ditolak. Sekarang, Palestina menutup atau menarik kedutaannya. Hal yang sama berlaku untuk kita sekarang,” kata Erdogan, menambahkan dia memberi perintah kepada menteri luar negerinya.
Menabur kekacauan
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga menuduh UEA menabur kekacauan di kawasan itu dan “mengkhianati perjuangan Palestina demi kepentingannya sendiri.”
“UEA, yang mengejar ambisi rahasia atas rencana AS yang gagal, tidak sah serta tidak berguna, mengabaikan tekad Palestina,” Kementrian Luar Negeri mengatakan dalam pernyataannya. “Dengan demikian, tidak ada kredibilitas dalam menyajikan deklarasi trilateral sebagai dukungan untuk perjuangan Palestina,” tambah pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Jumat itu berbunyi.
Pernyataan kementerian mencatat bahwa pemerintah UEA “tidak memiliki wewenang untuk bernegosiasi dengan ‘Israel’ atas nama Palestina tanpa persetujuan dari rakyat dan pemerintahannya, mengenai hal-hal penting.” “Baik sejarah maupun hati nurani kolektif kawasan itu tidak akan pernah melupakan dan memaafkan perilaku munafik UEA, yang mencoba untuk menggambarkan kesepakatan itu sebagai pengorbanan untuk Palestina, padahal pada kenyataannya itu adalah pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina untuk kepentingan sempitnya sendiri, “tambahnya.
Rencana awal Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu telah memberi lampu hijau bagi ‘‘Israel’’ untuk mencaplok sebagian wilayah yang diduduki Tepi Barat dan permukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Untuk saat ini, aneksasi tampaknya akan membeku, para pemimpin AS, ‘Israel’ dan UEA mengatakan mereka telah setuju “‘Israel’ akan menangguhkan deklarasi kedaulatan” atas wilayah Baitul Maqdis Palestina.
Netanyahu, pada bagiannya, menekankan bahwa dia hanya setuju untuk menunda pencaplokan, bahwa dalam jangka panjang rencana itu tetap “di atas meja” dan bahwa dia “tidak akan pernah menyerahkan hak kami atas tanah kami”. Perkembangan itu menandai ketiga kalinya sebuah negara Arab membuka hubungan diplomatik penuh dengan ‘Israel’, dan Emirates sekarang menjadi negara Teluk Arab pertama yang melakukannya.
Negara Arab lainnya yang memiliki hubungan diplomatik dengan ‘Israel’ adalah Mesir dan Yordania, yang berbatasan langsung dengan entitas Zionis tersebut.*