Hidayatullah.com—Puluhan negara menegur Arab Saudi di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa (15/09/2020) atas pelanggaran serius dan menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, Middle East Eye melaporkan.
Dalam teguran yang relatif jarang terjadi terhadap kerajaan kaya minyak itu di hadapan badan hak asasi manusia tertinggi PBB, Duta Besar Denmark Carsten Staur membacakan pernyataan atas nama 29 negara yang menuntut keadilan bagi Khashoggi. Jurnalis Khashogi dibunuh dan dipotong-potong di konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018.
Beberapa negara Eropa mendesak Arab Saudi untuk transparan tentang pembunuhan itu dan meminta pertanggungjawaban “semua yang bertanggung jawab”.
Khashoggi – “orang dalam” keluarga kerajaan yang berubah menjadi kritikus – terbunuh dan dipotong-potong di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018, dalam kasus yang mencoreng reputasi penguasa de facto Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS).
Mantan kolumnis Middle East Eye dan Washington Post itu dicekik dan tubuhnya dipotong-potong oleh pasukan Saudi yang terdiri dari 15 orang di dalam konsulat, menurut pejabat Turki. Jenazahnya belum ditemukan.
Baca Juga
Riyadh menggambarkan pembunuhan itu sebagai operasi “nakal”, tetapi CIA dan Agnes Callamard, pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, telah mengaitkan MBS dengan pembunuhan itu, tuduhan yang dengan keras dibantah oleh kerajaan.
Pernyataan Selasa, yang dipuji oleh beberapa kelompok hak asasi manusia, juga menyoroti berbagai pelanggaran hak serius lainnya di Arab Saudi.
“Kami tetap sangat prihatin dengan laporan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan tahanan ditolak akses ke perawatan medis penting dan kontak dengan keluarga mereka,” bunyi pernyataan dari badan hak asasi manusia PBB.
Staur mengatakan negara-negara tersebut menyambut baik “reformasi” baru-baru ini seperti pembatasan cambuk dan hukuman mati terhadap anak di bawah umur, tetapi menekankan bahwa jurnalis, aktivis, dan lainnya masih menghadapi penganiayaan, penahanan, dan intimidasi.
Pernyataan itu juga menggemakan kecaman yang disuarakan oleh ketua hak asasi manusia Michelle Bachelet atas “penahanan sewenang-wenang” terhadap sejumlah aktivis hak asasi perempuan di negara itu.
Dia mengatakan pada pembukaan sidang dewan pada hari Senin (14/09/2020) bahwa para wanita yang ditahan hanya meminta untuk “diberdayakan untuk membuat pilihan mereka sendiri, sebagai setara dengan pria”, bersikeras bahwa “mereka harus dibebaskan tanpa penundaan”.
Beberapa aktivis hak asasi, termasuk Loujain al-Hathloul, telah ditahan sejak 2018 menyusul tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Hathloul ditangkap di Uni Emirat Arab dan dideportasi ke Arab Saudi beberapa minggu sebelum dicabutnya larangan mengemudi terhadap wanita di kerajaan pada Juni 2018 – hak yang telah lama dia perjuangkan.
Perwakilan Arab Saudi membalas pada hari Selasa dengan menegaskan “penahanan wanita tidak ada hubungannya dengan hak mereka untuk menggunakan kebebasan berekspresi, tetapi karena pelanggaran terhadap hukum yang berlaku”.
“Hak-hak mereka sepenuhnya dihormati sebagai tahanan,” katanya, seraya menambahkan bahwa mereka dijamin mendapatkan pengadilan yang adil.
Staur menggarisbawahi bahwa setidaknya lima aktivis hak perempuan ditangkap dan masih ditahan.
Pernyataan itu juga mendesak perbaikan dramatis karena Riyadh berusaha untuk mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang.*
