Hidayatullah.com—Kepala pemerintahan Libya di Tripoli yang diakui internasional, PM Fayez al-Serraj, mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri pada akhir Oktober.
Dilansir BBC Kamis (17/9/2020), dia mengumumkan hal itu dalam pidato yang disiarkan televisi, mengatakan bahwa dia ingin menyerahkan kewenangan ke sebuah otoritas eksekutif yang akan dipilih dalam pertemuan faksi-faksi Libya di Jenewa bulan depan.
Al-Serraj belakangan ini mendapat tekanan dari faksi-faksi di dalam pemerintahan di Tripoli dan dari aksi unjuk rasa yang memprotes kondisi kehidupan rakyat yang terus memburuk dan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Dia ditunjuk sebagai perdana menteri dan ketua dewan kepresidenan dalam kesepakatan yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani di kota Skhirat di Maroko pada Desember 2015.
Kesepakatan itu diadakan menyusul perang antara kelompok-kelompok bersenjata di Tripoli dan rival mereka di bagian barat Libya.
Baca Juga
Sementara itu Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa Turki dan Rusia sudah berdiskusi soal gencatan senjata di Libya.
Turki merupakan pendukung pasukan pemerintah Libya yang berpusat di Tripoli, sedangkan Rusia mendukung pasukan pimpinan Jenderal Khalifa Haftar yang berpusat di Benghazi.*
