Hidayatullah.com—Para pegiat hukum menuntut ‘Israel’ mengakhiri kultur impunitas atas pembunuhan warga Palestina oleh pasukan keamanan. Mereka mengatakan persepsi warga Palestina sebagai “musuh” mendorong kekerasan pasukan keamanan Zionis yang mematikan, Middle East Eye melaporkan.
Adalah Centre, yang berfokus pada pemberian dukungan bagi minoritas di ‘Israel’, secara khusus menyerukan agar dinas keamanan dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan 13 warga Palestina oleh polisi ‘Israel’ pada demonstrasi pada Oktober 2000, serta pembunuhan Yaakub Abu al- Qian tahun 2017, seorang guru matematika Badui.
Demonstrasi tahun 2000, pada awal pemberontakan Intifada Kedua melawan pendudukan Zionis, terutama dipimpin oleh warga Palestina di ‘Israel’ dan mendapat tanggapan keras dari dinas keamanan.
Sebuah komisi pada bulan November tahun itu menemukan bahwa tidak ada pembenaran untuk penggunaan peluru tajam oleh polisi ‘Israel’, tetapi sejauh ini belum ada petugas yang didakwa atas pembunuhan tersebut.
Demikian pula, penyelidikan atas kematian Qian, yang ditembak selama operasi ‘Israel’ untuk menghancurkan rumah di desa Negev Umm al-Hiran, ditutup pada 2018 tanpa dakwaan.
Baca Juga
“Ada hubungan langsung antara penutupan kasus Abu al-Qian dan kasus Oktober 2000, di mana 13 demonstran Arab dibunuh oleh polisi di ‘Israel’ selama protes di seluruh negeri,” kata Adalah dalam sebuah pernyataan, Kamis (01/10/2020).
“Kasus-kasus ini bergantung pada kebijakan yang sama, tidak ada tuntutan pidana yang diajukan terhadap otoritas penegak hukum, termasuk polisi, dalam kasus yang melibatkan pembunuhan warga Palestina di ‘Israel’, bahkan di mana ada bukti yang jelas dari penggunaan kekuatan ilegal.”
Organisasi ini juga sejalan dengan pembunuhan George Floyd pada tahun 2020 di AS, yang memicu protes anti-rasisme di seluruh dunia, dan kurangnya akuntabilitas yang ada terhadap para korban kekerasan polisi.
Dikatakan bahwa persepsi bahwa Palestina adalah “musuh” memainkan peran utama dalam perilaku polisi.
Adalah menyerukan pembentukan komite independen yang akan bertugas merekomendasikan “dakwaan individu di semua tingkat yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan cedera”, serta menyelidiki “kasus pembunuhan individu warga Palestina di Israel sejak tahun 2000 yang ditutup oleh PID [Departemen Investigasi Polisi].”
Intifada Kedua pecah setelah pemimpin oposisi sayap kanan ‘Israel’ Ariel Sharon mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang diduduki pada 28 September 2000.
Tindakan itu dipandang sebagai provokasi oleh warga Palestina dan bentrokan kekerasan antara mereka dan pasukan ‘Israel’ menyusul.
Intifadah Kedua berlangsung selama lima tahun, di mana kekerasan pecah di ‘Israel’, Jalur Gaza dan Tepi Barat, menyebabkan ribuan orang Palestina dan ‘Israel’ tewas dan terluka.
Sebagai tanggapan, pemerintah Zionis melakukan militerisasi ulang sebagian besar Tepi Barat dan mulai membangun penghalang pemisah antara dirinya dan wilayah yang di beberapa tempat memotong jauh ke dalam tanah Palestina yang diduduki.*
