Hidayatullah.com—Wakil presiden dewan kedaulatan yang mengatur Sudan, Muhammad Hamdan Dagalo, telah mengumumkan negaranya akan terus berusaha membangun hubungan dengan ‘Israel’, Al Jazeera melaporkan.
Berbicara kepada saluran televisi lokal Sudania 24 pada Jum’at (02/10/2020) malam, Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemeti, mengatakan menjalin hubungan dengan ‘Israel’ akan memenuhi janji Amerika Serikat untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.
Pejabat Sudan itu mengatakan bahwa negara Afrika Utara mendukung upaya para pemimpin Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri, tetapi menekankan bahwa dia juga mencari cara untuk menguntungkan negaranya, yang telah mengalami krisis ekonomi.
Dagalo adalah tokoh kontroversial yang mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang terakhir menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’ pada Agustus. Bulan lalu, UEA bersama dengan Bahrain menandatangani perjanjian yang ditengahi AS untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Zionis.
Dagalo memimpin Pasukan Dukungan Cepat paramiliter, yang dituduh membubarkan protes anti-pemerintah dengan kekerasan pada Juni lalu.
Baca Juga
Dewan kedaulatan mengambil kendali negara Agustus lalu, beberapa bulan setelah mantan Presiden Umar Al-Bashir dicopot dari kekuasaan menyusul protes massal terhadap situasi ekonomi negara yang mengerikan.
“Kami membutuhkan ‘Israel’,” kata Dagalo. “Ia adalah negara maju dan Sudan akan mendapatkan keuntungan dari kemampuannya yang canggih di sektor teknis dan pertanian.”
“Suka atau tidak, hubungan dengan ‘Israel’ terkait dengan penghapusan Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme AS,” lanjutnya, menambahkan bahwa mencari hubungan tidak sama dengan “normalisasi”.
Komentar Dagalo muncul seminggu setelah Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan Sudan tidak ingin menghubungkan penghapusannya dari daftar “terorisme” AS dengan normalisasi hubungan dengan negara penjajah.
Penunjukan Sudan sebagai “negara sponsor terorisme” berasal dari penguasa Al-Bashir yang digulingkan, dan mempersulit pemerintah transisi barunya untuk mengakses keringanan utang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri.
Sebelumnya pada hari Jum’at, Dagalo memposting di Twitter dia telah bertemu dengan utusan AS untuk Sudan, Donald Booth, di Juba, ibu kota Sudan Selatan, dan menerima janji darinya untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme secepat mungkin.
Pada 6 Oktober 2017, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencabut sanksi ekonomi dan embargo perdagangan yang telah diberlakukan di Sudan sejak 1997.
Namun, itu tidak menghapus Sudan dari daftar teroris sejak 1993 karena menampung mendiang pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang kemudian memindahkan pangkalannya ke Afghanistan.
Sementara pemimpin Partai Umma Nasional Sudan, Sadiq Al-Mahdi, mengatakan pada Senin (28/09/2020) bahwa “Israel bukanlah negara normal”.
Al-Mahdi menjelaskan: “Proyek normalisasi saat ini tidak ada hubungannya dengan perdamaian, tetapi lebih merupakan awal dari perang yang akan datang dengan Iran, dan meningkatkan peluang untuk memenangkan pemilihan presiden Amerika dan perdana menteri ‘Israel’.”
Dia melanjutkan: “Posisi kami [pada normalisasi] ditentukan oleh faktor solidaritas Arab, solidaritas Muslim dan prinsip keadilan, yang melarang pembentukan negara rasis.”
Sadiq Al-Mahdi juga mengatakan bahwa rakyat Sudan tidak akan menerima normalisasi hubungan dengan ‘Israel’. Ia menggambarkan perjanjian normalisasi UEA-‘Israel’ sebagai “konspirasi” oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu melawan rakyat Palestina dan perjuangan mereka.*
