Hidayatullah.com–Pemerintah koalisi Austria pada Rabu (16/12/2020) merevisi undang-undang “anti-teror” yang kontroversial, menggunakan frasa “ekstremisme yang dimotivasi oleh agama” daripada “Islam politik”. Perubahan undang-undang tersebut akan melahirkan landasan hukum baru untuk menutup masjid-masjid yang dinilai lebih mudah dan cepat radikalisasi.
Setelah rapat kabinet, Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer, Menteri Kehakiman Alma Zadic, dan Menteri Integrasi Susanne Raab mengumumkan paket langkah-langkah kontra-terorisme sebulan setelah ibu kota negara dilanda serangan teror. Berbicara selama konferensi pers, Menteri Dalam Negeri Nehammer mengatakan “catatan teror” akan dibuat jika anggota parlemen mengesahkan rancangan undang-undang baru.
“Symbol Act” 2014 yang ada di negara itu juga akan direvisi untuk memasukkan simbol-simbol “Gerakan Identitarian” yang rasis, tambah Nehammer. Sementara itu, Zadic mengatakan negara itu akan menggunakan frase “ekstremisme yang dimotivasi oleh agama” dalam memerangi ekstremisme alih-alih “Islam politik”, sebuah istilah yang sebelumnya digunakan oleh Kanselir Austria Sebastian Kurz sebagai pelanggaran kriminal, memicu kritik dari komunitas Muslim.
Dia juga mengumumkan bahwa monitor pergelangan kaki akan digunakan untuk mereka yang dihukum atau dibebaskan dengan jaminan atas tuduhan terorisme, menambahkan bahwa anggaran € 6 juta (7,3 juta AS Dolar) telah dialokasikan untuk perlindungan dan tindakan pencegahan terhadap terorisme.
Rancangan undang-undang baru akan diperiksa komisi selama enam minggu sebelum diselesaikan.*
