Hidayatullah.com–India memblokir layanan internet selama tiga hari di area sekitar ibukota Delhi, di mana petani melakukan mogok makan guna memprotes undang-undang agrikultur yang baru.
Pemerintah mengatakan pemutusan koneksi internet itu akan berlangsung sampai Ahad malam guna memelihara keselamatan publik, lansir BBC Sabtu (30/1/2021).
Puluhan ribu petani dari berbagai wilayah India berkumpul di pinggiran Delhi sejak lebih dari satu bulan lalu.
Pembicaraan antara serikat-serikat dan pemerintah belum memecah kebuntuan.
Aksi protes mendapat sorotan media internasional hari Selasa ketika aksi protes dengan menggunakan traktor berujung bentrokan dengan aparat yang menyebabkan satu demonstran tewas dan piluhan petugas kepolisian terluka. Sebagian demonstran berhasil memasuki tempat bersejarah Red Ford Dan mendudukinya sampai polisi mendorong mereka keluar.
Baca Juga
Hari Sabtu, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa layanan internet telah dioutus sementara di daerah Singhu, Ghazipur and Tikri, tiga distrik di mana ribuan petani berkumpul, sampai hari Ahad pukul 23.00.
Para pemimpin di kalangan petani mengatakan mogok makan satu hari Sabtu itu bertepatan waktunya dengan hari kematian tokoh kemerdekaan India Mahatma Gandhi.
“Gerakan petani ini bersifat damai dan akan tetap damai,” kata pemimpin serikat petani Fardhan Pal.
Para demonstran sendiri bereaksi marah dengan pemutusan koneksi internet tersebut, lapor Reuters. Seorang petani, Sandee Sharma, menuding aparat berusaha menciptakan kepanikan di kalangan pengunjuk rasa. Seorang petani lain, Bhavesh Yadav Menilai tindakan pemerintah itu “membunuh demokrasi.”
Tindakan pemerintah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di lokasi petani berkumpul.
Hari Jumat, bentrokan terjadi di Singhu ketika sekelompok orang tak dikenal mendatangi para petani dan menyuruh mereka pergi.
Para petani mengatakan gerombolan orang itu melempari mereka dengan batu dan merusak tenda-tenda. Media India melaporkan gerombolan itu terdiri dari penduduk setempat yang menuding para pengunjuk rasa mengganggu kedamaian dan perekonomian setempat.
Alasan petani protes
Undang-undang yang beru melonggarkan aturan seputar penjualan, penetapan harga dan penyimpanan produk pertanian yang selama puluhan tahun melindungi petani India dari keganasan pasar bebas.
Para petani khawatir UU baru itu memperlemah posisi tawar mereka, menjadikan mereka rentan dieksploitasi perusahaan-perusahaan besar.
Pemerintahan PM Narendra Modi membela UU itu, tetapi serikat petani menyamakannya dengan “surat kematian”.
Sektor pertanian mempekerjakan sekitar setengah dari 1,3 miliar penduduk India, tetapi hanya menyumbang seperenam dari gross domestic product (GDP) negara itu.
Para analis mengatakan penurunan produktivitas dan kurangnya modernisasi telah menyusutkan pendapatan dan membuat pertanian India ketinggalan puluhan tahun.
Sementara pemerintah memberikan mereka subsidi, asuransi pertanian dan mengecualikan mereka dari pajak pendapatan, serta menjamin harga minimum untuk banyak hasil panen dan secara berkala menghapus utang petani.*
