Hidayatullah.com— Bertahun-tahun –ketika Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa— jumlah pejabat tinggi Zimbabwe yang dijatuhi sanksi terus menurun. Hanya mendiang pemimpin yang bercokol lama Robert Mugabe, dan keluarganya, serta Zimbabwe Defence Industries yang masih berada dalam daftar sanksi UE.
Namun sekarang setelah resmi keluar dari UE, Inggris menunjukkan sikapnya yang lebih garang terhadap Zimbabwe dengan menjatuhkan sanksi kepada lebih banyak pejabat tinggi negara Afrika itu.
Pemerintah Inggris telah mengumumkan sanksi atas empat pejabat tinggi keamanan Zimbabwe, menuding mereka melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk pembunuhan para demonstran.
Menteri Keamanan Owen Ncube, serta kepala kepolisian, kepala dinas intelijen dan mantan kepala pasukan pengawal kepresidenan, akan dibekukan aset-asetnya yang berada di Inggris. Mereka juga dilarang mengunjungi negeri Ratu Elizabeth itu, lapor BBC Senin (1/2/2021).
Pembunuhan demonstran terkait dengan unjuk rasa pasca Pemilu 2018 yang berujung kerusuhan dan aksi kekerasan pada bulan Januari tahun berikutnya.
Baca Juga
Menanggapi pengumuman sanksi itu, lewat Twitter jubir pemerintah Zimbabwe Nick Mangwana mengatakan tidak ada satupun pejabat yang menjadi target sanksi memiliki aset di Inggris atau bermaksud untuk melakukan perjalanan ke sana.
Selama ini Zimbabwe mengatakan sanksi-sanksi tersebut menjadi penyebab ambruknya perekonomian negaranya, tetapi pihak lain mengatakan biang keroknya adalah korupsi yang merajalela dan salah pengelolaan.
Negara itu berhasil melobi Uni Afrika untuk mendukung seruannya agar sanksi diakhiri. Konon kabarnya, Zimbabwe merogoh kocek ratusan ribu dolar untuk menyewa jasa kehumasan guna memoles citranya di Barat.
Langkah terakhir Inggris itu merupakan penanda tegas mengerasnya hubungan diplomatik dengan pemerintahan Zimbabwe saat ini yang sudah berjalan selama tiga tahun.
Empat pejabat keamanan yang dijatuhi sanksi itu memang bukan pejabat Zimbabwe yang sangat berkuasa, tetapi sanksi terhadap mereka cukup memberikan pesan tegas kepada pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa.
Amerika Serikat sampai sekarang masih memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat tinggi Zimbabwe termasuk Presiden Emmerson Mnangagwa.
Apakah sanksi-sanksi tersebut menimbulkan efek jera, hal itu masih sangat bisa diperdebatkan.
Kelompok-kelompok peduli HAM mengatakan bahwa meskipun sanksi sudah diberikan sejak dulu, tetapi pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada era Mugabe sampai saat ini masih berlangsung.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
