Hidayatullah.com—Para politisi terkemuka di Libanon dituding berusaha menyogok pemilik suara dengan tawaran vaksinasi Covid-19 gratis menjelang pemilu yang akan digelar tahun depan.
“Kekuatan-kekuatan politik berusaha secara langsung maupun tidak langsung menjadikan diri mereka bagian dari kampanye vaksinasi, sebab utamanya adalah karena itu merupakan investasi menguntungkan,” kata seorang anggota Komite Vaksinasi Nasional yang dikelola pemerintah yang berbicara kepada AFP dengan syarat identitasnya tidak diungkap.
PM Saad Hariri, seorang politisi terkemuka dari komunitas Muslim (Sunni) Libanon, menggelar kampanye vaksinasi dengan bantuan partainya Future Movement pada awal Mei.
Lebih dari 7.000 sudah menerima sedikitnya satu dosis vaksin buatan Rusia Sputnik V kata jubir Future Movement Abdel Salam Moussa. Puluhan ribu dosis lainnya akan tiba di Libanon dalam beberapa pekan mendatang, imbuh Moussa kepada AFP Jumat (10/6/2021).
Free Patriotic Movement (FPM), Partai yang didirikan oleh Presiden Michel Aoun, dan partai Kristen rivalnya Lebanese Forces, juga membagikan suntikan vaksin Covid-19 melalui lembaga swasta yang diselenggarakan oleh anggota partai atau afiliasinya.
Elias Bou Saab, seorang anggota parlemen yang dekat dengan FPM, menyewa sebuah rumah sakit di pinggiran kota Beirut sampai bulan Maret tahun depan untuk dipakai sebagai tempat vaksinasi.
Bulan lalu, Elias Bou Saab mengatakan dia akan memberikan 20.000 dosis vaksin buatan Pfizer yang akan dibagikan secara gratis”.
Antoine Habchi, dari partai Lebanese Forces party, merupakan satu dari beberapa anggota parlemen yang memberikan vaksin gratis kepada konstituennya. “Kami sudah mendaftar 1.600 orang” di daerah Baalbek, katanya kepada AFP.
Dia bersikukuh mengatakan bahwa vaksinasi itu terbuka untuk semua dan bukan iming-iming pemilu, semata-mata inisiatif untuk mendukung kampanye pemerintah yang kesulitan memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. “Ini merupakan darurat kesehatan,” ujarnya.
Hampir 900.000 orang yang telah menerima suntikan vaksin di Libanon, hampir 60.000 memperolehnya secara gratis dari partai-partai politik, kata Mohamad Haidar, seorang penasihat Kementerian Kesehatan.*
