Hidayatullah.com—Dewan Keamanan Tertinggi Aljazair hari Rabu (22/9/2021) memutuskan untuk menutup wilayah udara negaranya bagi semua pesawat Maroko baik sipil maupun militer, kata kantor Kepresidenan Aljazair kurang dari sebulan setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan kerajaan tersebut.
Penutupan mencakup semua pesawat yang memiliki nomor registrasi Maroko, kata kepresidenan setelah pertemuan dengan dewan keamanan.
Keputusan itu diambil disebabkan provokasi dan permusuhan yang terus ditunjukkan oleh pihak Kerajaan Maroko.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak Maroko tentang masalah ini, lapor Reuters. Sebuah sumber di Royal Air Maroc mengatakan penutupan itu hanya akan berdampak terhadap 15 penerbangan mingguan yang menghubungkan Maroko dengan Tunisia, Turki dan Mesir. Sumber itu menggambarkan penutupan tersebut tidak signifikan dan mengatakan jalur penerbangan dapat dialihkan melalui Mediterania.
Pihak maskapai tidak memberikan komentar resmi tentang keputusan Aljazair itu.
Baca Juga
Aljazair akhir bulan lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko, dengan alasan “tindakan permusuhan” oleh Kerajaan Maroko, menyusul komentar yang dibuat oleh utusan Maroko di New York yang mendukung penentuan nasib sendiri wilayah Kabylie di Aljazair.
Aljir juga menuduh Rabat mendukung MAK, kelompok separatis yang dinyatakan pemerintah sebagai organisasi teroris. Pihak berwenang menyalahkan kelompok itu atas kebakaran hutan besar belum lama ini, terutama di Kabylie, yang menewaskan sedikitnya 65 orang. MAK membantah tuduhan itu.
Perbatasan antara Maroko dan Aljazair ditutup sejak tahun 1994 dan Aljazair sudah mengisyaratkan akan mengalihkan ekspor gas dari pipa yang mengalir melalui Maroko, yang akan diperpanjang akhir tahun ini.
Hubungan kedua negara memburuk sejak tahun lalu, ketika isu Sahara Barat mencuat lagi setelah beberapa tahun lamanya sunyi. Maroko menganggap Sahara Barat sebagai wilayahnya, tetapi kelompok lokal Front Polisario – gerakan pro-kemerdekaan yang didukung Aljazair – ingin wilayah gurun tetapi kaya migas itu menjadi negara independen.*
