Hidayatullah.com–Organisasi bantuan Save the Children mengatakan dua stafnya hilang di Myanmar setelah lebih dari 30 mayat ditemukan menyusul serangan yang diduga dilakukan militer.
Tentara memaksa orang keluar dari kendaraan, menangkap sebagian dari mereka, membunuh dan membakar sebagian lain di negara bagian Kayah, kata organisasi bantuan Kristen berbasis di Inggris itu.
Anak-anak dan wanita diyakini termasuk di antara korban insiden hari Jumat (24/12/2021) tersebut.
Militer mengatakan pihaknya membunuh sejumlah teroris bersenjata di wilayah timur Myanmar itu, lansir BBC.
Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu (25/12/2021), Saturday Save the Children mengutuk serangan itu, yang dikatakan menewaskan sedikitnya 38 orang.
Dikatakan bahwa dua anggota stafnya sedang dalam perjalanan pulang untuk liburan Natal setelah melakukan pekerjaan kemanusiaan dan terjebak dalam insiden itu dan hilang.
“Kami mendapat konfirmasi bahwa kendaraan pribadi mereka diserang dan dibakar,” kata organisasi itu.
“Kami ngeri atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil tak berdosa dan staf kami, yang berdedikasi dalam kerja kemanusiaan, mendukung jutaan anak yang membutuhkan di seluruh Myanmar,” kata pimpinan eksekutif Save the Children Inger Ashing.
Foto-foto yang menunjukkan akibat dari dugaan serangan militer di daerah Hpruso menyebar, memperlihatkan sisa-sisa kendaraan yang hangus.
Karenni National Defence Force, salah satu milisi terbesar di Myanmar yang menentang junta, mengatakan yang tewas bukanlah anggota milisi tetapi warga sipil yang mencari perlindungan dari konflik.
“Kami sangat terkejut melihat semua mayat memiliki ukuran yang berbeda, termasuk anak-anak, wanita dan orang tua,” kata seorang komandan dari kelompok pemberontak Karen itu mengatakan kepada Reuters.
Seorang juru bicara militer Myanmar mengatakan pertempuran terjadi di Hpruso pada hari Jumat setelah pasukannya berusaha menghentikan tujuh mobil melaju dengan “cara yang mencurigakan”, lapor AFP.
Pasukan telah membunuh sejumlah orang dalam bentrokan selanjutnya, kata juru bicara militer Zaw Min Tun kepada Reuters, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.*