Hidayatullah.com– Sonia Gandhi, presiden oposisi India dari Partai Kongres, diperiksa oleh pihak berwenang dalam kaitannya dengan kasus korupsi.
Dia dan putranya Rahul Gandhi dituduh menyalahgunakan dana partai untuk memperoleh real estat yang bernilai tinggi melalui kesepakatan keuangan yang berbelit-belit.
Keluarga Gandhi menyangkal semua tuduhan itu.
Mereka menuduh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini berkuasa menggunakan lembaga penegak hukum federal untuk balas dendam politik.
Pada hari Kamis (21/7/2022), pekerja Partai Kongres mengadakan protes ketika Sonia Gandhi berangkat ke kantor Enforcement Directorate (ED), yang berwenang menyelidiki kejahatan keuangan.
Baca Juga
Dia tiba di kantor ED ditemani putranya Rahul Gandhi yang juga diperiksa dalam kasus yang sama pada bulan Juni, lansir BBC.
Sonia Gandhi awalnya juga dipanggil pada waktu yang sama, tetapi tertunda setelah dia dites positif Covid-19. Politisi berusia 75 tahun itu dirawat di rumah sakit dan dipulangkan pada bulan Juni.
Tuduhan korupsi yang diarahkan kepada anggota keluarga Gandhi ini dibawa oleh Subramanian Swamy, seorang politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menuduh mereka menyalahgunakan dana partai untuk membeli sebuah perusahaan penerbit koran National Herald yang sekarang sudah tidak lagi aktif.
Koran National Herald mulai diterbitkan pada tahun 1938 oleh tokoh kemerdekaan India Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India dan kakek buyut Rahul Gandhi. Koran itu diterbitkan oleh Associated Journals Limited (AJL) yang didirikan pada tahun 1937 dengan 5.000 pejuang kemerdekaan lainnya sebagai pemegang sahamnya.
Pada tahun 1947 ketika India memperoleh kemerdekaan, Nehru mengundurkan diri sebagai ketua dewan surat kabar itu setelah dipercaya menjabat perdana menteri.
Namun, Partai Kongres terus memainkan peran besar dalam membentuk ideologi surat kabar itu. Beberapa jurnalis paling terkenal di India pernah bekerja di harian tersebut, yang terus didanai oleh Partai Kongres
Surat kabar itu berhenti beroperasi pada 2008 karena alasan keuangan. Pada tahun 2016, diluncurkan kembali sebagai publikasi digital dan sekarang secara luas dipandang sebagai corong Partai Kongres.
Swamy menuduh Gandhi menggunakan dana Partai Kongres dan mengambil alih AJL untuk guna memperoleh aset real estat di beberapa kota, termasuk Delhi dan Mumbai, yang bernilai lebih dari 20 miliar rupee ($250 juta).*
