Hidayatullah.com–Razia besar-besaran pihak militer ke sejumlah pesantren-pesantren di Thailand selatan berlangsung tanpa kontrol media dan publik karena para jurnalis diusir saat meliput aktivitas yang rawan penyelewengan tugas itu.
"Pers dilarang mengambil gambar atau meliput operasi militer ini," ujar seorang perwira AD kepada para wartawan yang hendak meliput razia di Pesantren Suksa Wittaya di Provinsi Pattani, Kamis (22/7) kemarin.
Pembatasan media ini berjalan sejak PM Thaksin Shinawatra memberlakukan hukum darurat yang memungkinkan pemerintah menyensor berita dan membredel media, menahan tersangka tanpa bukti.
Wakil PM Chitchai Wannasathit mengatakan, pejabat lokal dilarang berbicara pada wartawan.
Ketua Asiosiasi Pesantren Pattani, Nimukta Waba, mengatakan pihaknya menerima pengaduan sejumlah pengelola pesantren akibat razia dan penangkapan yang terkesan kuat asal gerebek itu.
"Tindakan aparat ini membuat warga pesantren takut dan justru mendukung para pemberontak, " kata Waba.
Dia mengatakan, santri yang terlibat kekerasan jumlahnya tak sampai satu persen dari 17 ribu orang yang mondok di 50 pesantren yang ada di Pattani. Namun pemerintah rupanya lebih suka memberikan cap pesantren sebagai pemberontak. Pemerintah Thailand memang dikenal tak begitu ramah dengan umat Islam. Bulan Oktober 2004 lalu, sebanyak 1400 warga Muslim dimasukkan secara paksa ke dalam truk militer yang menyebabkan lebih dari 86 orang meninggal dunia. (ap)
