Hidayatullah.com–Silvan Shalom, Menteri Pembangunan Regional Israel menyatakan kekhawatirannya bila kelompok-kelompok Islam yang berkuasa di Tunisia pasca lengsernya Zine El Abidine Ben Ali, mantan Presiden Tunisia yang anti Islam dan pro-Barat.
Menurut laporan Fars News mengutip surat kabar lintas regional Al-Quds al-Arabi, Silvan Shalom, Menteri Pembangunan Regional Israel kepada Radio Militer Israel menyatakan bahwa masyarakat internasional lebih memilih untuk mengabaikan segala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tunisia di masa kepresidenan Zine El Abidine Ben Ali, namun sudah pasti saat ini ada kekhawatiran yang lebih besar terkait berkuasanya gerakan-gerakan Islam yang hingga saat ini kegiatannya mereka dianggap ilegal.
Shalom yang juga wakil Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel menyinggung sambutan hangat Ben Ali terhadapnya pada 2005 saat ia melawat Tunisia.
“Waktu itu saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel dan lawatan ke Tunisia untuk ikut dalam sebuah seminar,” ujarnya Shalom.
Pada tahun 1994 didirikan Kantor Pelindung Kepentingan Israel dan Tunisia di Tel Aviv, namun aktivitas dua kantor ini pada tahun 2000 sempat ditangguhkan akibat protes Tunisia atas penumpasan Intifadha Palestina oleh Zionis Israel.
Baca Juga
Israel secara resmi belum mengeluarkan sikap resmi atas tumbangnya pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali yang pro-Barat akibat protes luas warga Tunisia, sementara masyarakat Arab dan organisasi-organisasi keislaman melihat apa yang terjadi di Tunisia sebagai “intifada bangsa Tunisia”.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tunisia, partai-partai berdasarkan Islam dilarang berdiri di negara ini dan Ben Ali sendiri dikenal sebagai presiden yang keras terhadap organisasi-organisasi keislaman.
Sebelum ini, pemimpin partai Islam terpenting Tunisia, Al-Nadha, Rasyid al-Ghannushi, hari Sabtu (15/1) mengatakan berencana pulang ke tanah air pasca hengkangnya presiden Zine al-Abindine Ben Ali.
“Intifada Tunisia berhasil menggulingkan rezim diktatur”, kata pemimpin politik yang hidup di pengasingan di London ini.
“Kini tiba saatnya bagi partai-partai politik mengganti rezim diktatorial dengan demokrasi. Saya bersiap-siap kembali ke tanah air,” kata laki-laki berusia 69 tahun itu. [[irb/hid/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
