Hidayatullah.com—Pemerintah seharusnya tidak meminjam uang dari Dana Moneter Internasional IMF untuk menambah anggaran negara, kata Partai An-Nur bentukan Salafy Mesir, Rabu (23/8/2012).
“Meminjam uang dari luar negeri adalah riba,” kata Younis Makhyoun, seorang pejabat tinggi partai tersebut.
“Allah tidak akan meridhai ekonomi berdasarkan riba,” imbuhnya, dikutip Egypt Independent.
Makhyoun menyeru agar Perdana Menteri Hisham Qandil mencari jalan lain untuk mendapatkan dana, dan bukannya meminjam dari orang asing yang justru akan mencampuri urusan dalam negeri negara mereka.
Pemerintah harus mengurangi pengeluaran negara, menerapkan kebijakan pengetatan anggaran, menentukan batas maksimal gaji, menerapkan hukum syariat Islam terhadap pasar saham dan merepatriasi aset-aset negara yang ada di luar negeri, kata Makhyoun memberi alternatif solusi.
Bulan ini Mesir dan Bank Dunia menandatangani kesepakatan hutang sebesar USD200 juta yang ditujukan untuk menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan. Kedua pihak menyepakati perjanjian itu pada bulan Juni lalu, sebagai bagian kedua dari kesepakatan hutang sebesar USD300 juta yang dimulai pada tahun 2011.
Pada bulan Mei lalu, kesepakatan hutang itu ditentang oleh kelompok Salafy di parlemen –yang sekarang dibekukan. Mereka berpendapat bahwa bunga yang ditetapkan oleh kreditur internasional tersebut merupakan riba.*
