Hidayatullah.com–Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari Jumat mengatakan, utusannya segera berangkat ke Myanmar akan melakukan penyelidikan sehubungan kasus video kekerasan yang dilaporkan terjadi di negara itu, termasuk tindakan kekerasan militer terhadap etnis Muslim Rohingya.
“Peristiwa beberapa bulan terakhir telah menunjukkan bahwa masyarakat internasional harus tetap waspada dalam memantau situasi hak asasi manusia di sana,” kata Yanghee Lee, perwakilan Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di negara itu.
Perwakilan khusus PBB Yanghee Lee dijadwalkan mengunjungi negara ini mulai Senin depan dalam kunjungan selama 12 hari, termasuk mengunjungi Negeri Bagian Kachin, lokasi yang menyaksikan kekerasan etnis Rohingya oleh tentara.
Militer Myanmar Bunuh 30 Etnis Rohingya dalam Aksi Kekerasan Terbaru
“Eskalasi dalam pertempuran di Kachin dan Shan, dengan dampak negatif yang tak terelakkan pada situasi warga sipil, menyebabkan beberapa keresahan mengenai arah itu pemerintah baru yang berkuasa pada tahun pertama pemerintahan,” kata Lee dikutip laman resmi PBB, un.org, Jumat (06/01/2017).
Dalam penyelidikannya nanti, Lee juga akan mengumpulkan informasi yang terjadi di Sittwe, Rathedaung, Buthidaung dan Maungdaw di Negara bagian Rakhine, serta Nay Pyi Taw dan Yangon.
Baca Juga
Video Penyiksaan Etnis Muslim Jadi Viral, Pemerintah Myanmar Baru Ambil Tindakan
Bulan lalu, pejabat tinggi PBB hak asasi manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan kurangnya akses ke beberapa daerah terburuk dalam Rakhine utara, terutama terkait berbagai tuduhan yang mengkhawatirkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, perkosaan dan pembakaran rumah milik minoritas Muslim Rohingya.
Tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas itu Rohingya oleh militer Myanmar mempengaruhi janji pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, untuk memastikan keamanan di negara itu terjamin, jika partai pimpinannya mengambil alih tampuk pemerintahan pada Maret 2016 lalu.
Suu Kyi menghadapi kritik internasional karena gagal membendung aksi kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya yang mendiami utara negeri Rakhine.*
