Hidayatullah.com–Malaysia mendesak pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyii untuk menangani masalah penindasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya, sehingga mengambil langkah untuk memulihkan citra negara tersebut.
Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa San Suu Kyi tidak bisa berdiam diri dan harus segera menanggapi isu penindasan Rohingya secara etis dan efektif.
Suu Kyi harus mengambil langkah untuk memulihkan perdamaian dan membersihkan namanya karena penindasan rezim Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.
“Masyarakat internasional telah berulang kali memperingatkan Myanmar dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Negara-negara Islam (OKI) untuk memberikan bantuan.
“Tapi situasinya tetap konstan dan saya harap hal ini diterima tanpa melibatkan agama dan politik karena ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya kepada media Malaysia dikutip Berita Harian.
Baca Juga
Dia mengatakan Malaysia tidak ingin terus menjadi negara penerima banjir pengungsi Rohingya karena bertabrakan dengan etnis minoritas di Myanmar.
“Oleh karena itu, kami bekerja dengan UNHCR sehingga kartu UNHCR tidak diberikan secara sewenang-wenang kepada mereka.
“Kami tidak ingin Malaysia menanggung masalah sosial dan politik negara tersebut dengan membanjiri banjir pengungsi Rohingya,” katanya.
“Saya harap ini segera ditangani tanpa melibatkan agama dan politik karena ini adalah isu kemanusiaan,” katanya.
Diperkirakan sekitar 4.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari kekerasan hari Jumat yang meletus di Rakhine, Myanmar.
Saan Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, dituduh mengabaikan nasib Rohingya yang dianiaya di negerinya.
Menurut catatan, tahun 2016 ada 151.560 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) di Malaysia.
Dari jumlah tersebut, 137.261 berasal dari Myanmar, termasuk Rohingya (52,960), Chins (42,973), Muslim Myanmar (11.232), Rakhine dan Arakan (5.762) dan beberapa etnis lainnya.
Yang lebih menyedihkan lagi, ribuan etnis Rohingya dilaporkan telah mendarat dan bertebaran di Malaysia menggunakan kartu palsu UNHCR yang dikeluarkan oleh sindikat tersebut.*
