Hidayatullah.com—Pemerintah Myanmar dikabarkan telah menutup akses bantuan kemanusiaan internasional, menyebabkan pasokan makanan, air, serta obat-obatan yang diperlukan warga sipil akibat kekerasan militer di negara bagian itu tidak dapat diberikan, demikian tulis laman The Guardian.
Menurut klaim pemerintah Myanmar, bantuan tersebut diblokir karena alasan keamanan, selain adanya peraturan ketat pihak rezim Myanmar terhadap kunjungan ke lokasi kejadian.
“Kami tidak dapat memberikan bantuan, karena pihak berwenang tidak memberikan izin untuk beroperasi. PBB ingin memastikan pihak berwenang membuka akses pengiriman bantuan sesegera mungkin,” kata staf PBB dikutip The Guardian, Senin (04/09/2017).
Staf Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Dana Kependudukan PBB (UNFPA), dan Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anak (UNICEF) pun belum bisa bergerak menolong para pengungsi Rohingya.
Bahkan lembaga Pangan Dunia PBB (WFP) juga dikabarkan harus menunda distribusi ke bagian lain negara tersebut.
Baca Juga
Badan Pangan Dunia (WFP) telah menangguhkan bantuan pangan di negara bagian Rakhine, menyusul situasi kemanusiaan yang memburuk dengan tingkat kematian yang meningkat dan puluhan ribu etnis Muslim Rohingya melarikan diri.
Sebanyak 16 organisasi bantuan kunci termasuk Oxfam dan Save the Children mengklaim bahwa pemerintah Myanmar membatasi masuknya mereka ke wilayah yang penuh gejolak.
Badan pengungsi PBB (PBB) mengatakan bahwa sekitar 60.000 orang kebanyakan adalah pengungsi etnis Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sejak serangan baru militer Myanmar yang terjadi kurang lebih sembilan hari lalu.
“Semua operasi bantuan pangan WFP di Rakhine telah ditangguhkan karena tidak aman, yang mempengaruhi 250.000 pengungsi internal dan orang-orang yang paling rentan,” kata WFP dalam sebuah pernyataan terbaru dikutip AFP.
Sementara pelapor khusus PBB Yanghee Lee bidang Hak Asasai Manusia (HAM) di Myanmar, Yanghee Lee mengkritik Aung San Suu Kyi atas kegagalannya dalam melindungi warga minoritas muslim Rohingya. Selain itu ia mengatakan bahwa sekaranglah saatnya bagi Suu Kyi untuk ikut campur dalam urusan Rohingya.
“Aung San Suu Kyi harus ikut campur, dan hal inilah yang harus di pikirkan oleh setiap pemimipin negara untuk melindungi semua orang yang ada dibawah naungan kekuasaannya”, kata Lee sebagaimna dikutip oleh BBC.
Baca: Ekstremis Buddha Demo Tolak Bantuan untuk Umat Islam Rohingya
Sejak tahun 2012, sekitar 120.000 orang mengandalkan bantuan yang dibawa ke kamp pengungsian karena kerusuhan agama mengorbankan banyak nyawa dan memicu krisis yang memperburuk situasi di Rakhine.
Pemerintah Myanmar bahkan menuduh badan bantuan tersebut sebagai seorang pro etnis Muslim Rohingya.
Sementara itu, staf bantuan PBB di Bangladesh menginformasikan tenda sementara untuk etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sekarang semakin padat dan telah mencapai kapasitas maksimal. Kelaparan diperkirakan akan meningkat di kamp pengungsi ini, sehingga perlu bantuan dan perhatian dunia sesegera mungkin.*/Fadli Masykur
