Hidayatullah.com–Uni Eropa (UE) memberlakukan sanksi terhadap tujuh pejabat keamanan Myanmar atas dugaan keterlibatan mereka dalam kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine tahun lalu.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Selasa (27/06/2018), militer Myanmar mengatakan Mayor Jenderal Maung Maung Soe diberhentikan karena buruknya kinerja militer di bawah komandonya dalam menangani situasi saat militan Rohingya melancarkan serangan ke pos-pos perbatasan militer dan polisi pada tahun 2016 dan 2017.
Dalam keputusan yang diumumkan hari Senin (26/06/2018), Uni Eropa mengatakan pelanggaran itu termasuk pembunuhan sistematis, pemerkosaan dan pembakaran rumah dan bangunan milik etnis Rohingya pada akhir tahun 2017. Sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tujuh anggota Pasukan Tatmadaw dan Kepolisian Myanmar, kutip laman frontiermyanmar.net.
Sanksi tersebut terkait pembantaian brutal berkedok ‘operasi pembebasan militer’ Agustus lalu yang menyebabkan sekitar 700.000 orang – sebagian besar Muslim Rohingya – melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine ke Bangladesh.
Dalam pernyataan di Facebook, militer Myanmar menyatakan Maung Maung Soe, dipecat dengan alasan performanya tidak bagus.
Baca Juga
Baca: PBB Cemas Pemulangan Etnis Rohingya Tanpa Pemantauan Lembaga Internasional
Soe ditugaskan kembali di Rakhine pada November 2017. Pemecatannya di komando barat terkait kegagalannya dalam menjaga stabilitas di negara bagian itu. Dia juga dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat terkait (AS) alasan yang sama.
Selain Soe, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw juga berhenti dari posisinya. Dia merupakan komandan biro operasi khusus yang juga masuk dalam daftar sanksi.
Zaw sudah mengajukan pengunduran diri pada Mei terkait alasan kesehatan. Namun militer menegaskan lagi pencopotan terkait lemahnya kinerja.
Pejabat senior militer Myanmar lainnya yang telah diberi sanksi bersama Maung Maung Soe dengan tuduhan melakukan “kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius” terhadap etnis Muslim Rohingya adalah Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw, diizinkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Mei.
Militer melancarkan serangan balasan besar yang menyebabkan hampir 750.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Para saksi mata dari etnis Rohingya dan aktivis hak asasi manusia menuduh militer melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran dalam sebuah kampanye yang menurut PBB dan Amerika Serikat sebagai pembersihan etnis.
Senada dengan Uni Eropa, Kanada juga memberlakukan sanksi hari Senin terhadap tujuh pejabat militer Myanmar tersebut. Sanksi pembantaian di Desa Inn Din Februari 2018. Di mana sebanyak 10 pria dan anak laki-laki Muslim Rohingya disiksa hingga tewas oleh penduduk desa dan pasukan keamanan.
Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Maung Maung Soe tahun lalu.
Jenis sanksi yang dijatuhkan antara lain pembekuan aset dan dilarang berpergian ke semua negara anggota Uni Eropa. Selain itu, embargo senjata serta latihan dan kerja sama militer dengan Myanmar akan diperpanjang.
PBB menyebut etnis Rohingya sebagai kaum paling teraniaya di dunia, telah menghadapi sejumlah serangan sejak kekerasan komunal kaum Buddha dan aparat keamanan pada 2012.
PBB mencatat adanya pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh personel keamanan. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
