Hidayatullah.com–Para tokoh lintas agama dan akademisi yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kinerjanya dan merespon suara rakyat.
“Tokoh agama dan para rektor memiliki pandangan yang sama tentang negeri ini bahwa kondisi kehidupan bangsa benar-benar dalam keterpurukan,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Jakarta, Jumat (4/2).
Din bersama sejumlah tokoh lintas agama, 28 rektor dan akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia mengadakan dialog untuk menyamakan pendapat tentang kondisi bangsa terkait kebohongan publik di bidang pendidikan.
Din mengatakan, para tokoh agama dan akademisi turut prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, karenanya mendesak pemerintah untuk lebih baik bekerja daripada mengalihkan perhatian kepada persoalan personal.
“Apa yang kami lakukan ini adalah dorongan kepada pemerintah, bukan bermaksud lain,” ujar Din.
Masdar F Mashudi dari Nahdatul Ulama (NU) mengatakan, yang terjadi saat ini adalah permasalahan kepemimpinan.
Menurut dia, tidak ada yang boleh dikeluhkan oleh pemimpin karena rakyat telah memberikan kekuasaan kepada pemimpin.
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofian Effendi menjelaskan, ada beberapa indikator negara menuju kegagalan, yaitu adanya tekanan masyarakat dilihat dari jumlah penduduk yang besar.
Kesenjangan kemiskinan penduduk yang sangat terasa, menurunnya pelayanan publik, delegitimasi masyarakat karena terlihat sekali ketidakmampuan pemerintah.
“Dalam keadaan seperti itu, elit politik kita terpecah belah, bukan bersatu mencari solusi untuk masalah yang ada,” ujarnya.
Sementara Romo Frans Magnis Suseno, tokoh agama Katolik, menyatakan, dalam pandangannya ada dua permasalahan yang paling berbahaya, yaitu masalah ekonomi dan korupsi.
“Pemerintah mengatakan ekonomi kita membaik, tapi 40 persen mungkin lebih bangsa ini tidak mengalami perbaikan yang nyata. Sedangkan korupsi menurut saya sangat fatal, ada kesan pemerintah tidak mau bertindak atau mau bertindak,” kata Romo Frans Magnis.
Ditambahkannya, belum pernah begitu banyak pejabat pemerintah yang masuk penjara seperti saat ini.
Para tokoh lintas agama sebelumnya mendeklarasikan 2011 sebagai tahun melawan kebohongan dan menyatakan 18 kebohongan publik pada 10 Januari 2011.*