Hidayatullah.com–Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras kasus salah tangkap yang dilakukan Densus 88 terhadap dua warga Tulungagung, Jatim, yakni Sapari (49) dan Mugi Hartanto (38).
“Kasus salah tangkap di Tulungagung adalah salah satu bukti kekejian polisi, khususnya Densus 88. Kasus ini tidak boleh ditolerir,” ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane.
Menurut Neta, lembaga-lembaga negara, seperti DPR dan Komnas HAM, perlu mempersoalkan kasus ini secara serius, antara lain memanggil dan meminta pertanggungjawaban Kapolri dan Komandan Densus 88.
Selain itu kata Neta, korban harus melakukan tuntutan pidana dan perdata. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini yang bisa dituntut secara pidana adalah anggota Densus yang melakukan penangkapan dan penyiksaan, kemudian Komandan Densus di lapangan maupun Komandan Densus yang memerintahkan penangkapan.
Mereka yang dituntut secara pidana harus segera ditahan, mengingat pelaku penyiksaan diancam 5 tahun penjara. Sedangkan Kapolda dan Kapolri bisa dituntut secara perdata,” kata Neta, dalam berita Waspada, Rabu (31/07/2013).
Baca Juga
Dalam kasus salah tangkap di Inggris lima tahun lalu, kata Neta, pengadilan memerintahkan polisi Inggris membayar ganti rugi sebesar Rp15 miliar (jika dirupiahkan) kepada korban salah tangkap.
Tuntutan perdata dan pidana ini harus dilakukan korban. “IPW berharap Muhammadiyah yang sejak awal membantu advokasi terhadap korban bisa segera mengajukan tuntutan perdata dan pidana agar ada pembelajaran terhadap polisi maupun Densus 88 agar tidak bersikap sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Apalagi dalam kasus Tulungagung, Mabes Polri sempat merilis sedemikian rupa, yang memaparkan seolah-olah korban adalah teroris benaran. “Pernyataan Humas Mabes Polri tersebut merupakan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter bagi korban,” tukasnya.
Lanjut Neta, dalam kasus ini IPW berharap Kapolri dan Humas Mabes Polri berjiwa besar untuk meminta maaf kepada korban. Wilayah Polda Jatim belakangan ini banyak terjadi aksi salah tangkap. Setidaknya ada lima kasus salah tangkap yg menimbulkan kontroversi di jatim.
“Kasus Tulungagung menunjukkan betapa buruknya kinerja Densus 88 dan intelijen kepolisian. Informasi intelijen yang tidak akurat ditelan mentah-mentah dan melakukan penangkapan dan penyiksaan secara membabi buta terhadap korban.”
Kasus malpraktik yang dilakukan Polri dan Densus ini sangat menakutkan publik serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Belajar dari kasus ini sudah saatnya Kapolri mengevaluasi kinerja Densus 88 dan sudah saatnya kalangan DPR, Komnas HAM dan komponen-komponen masyarakat lainnya mengontrol secara ketat sikap, perilaku, dan kinerja Densus 88.
Jika kontrol ketat ini tidak dilakukan dipastikan Densus 88 akan semakin sewenang-wenang dan kasus salah tangkap terus terulang,” tegas Neta.*
