Hidayatullah.com–Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan menarik Duta Besar berkuasa penuh RI untuk negara Mesir terkait situasi yang berkembang di negara tersebut.
Menurut Mahfudz, penarikan Duta Besar meskipun hanya beberapa hari merupakan sinyal sikap Indonesia dan memberikan dampak politik yang besar untuk mengawal nilai-nilai demokrasi yang kini diusung sebagai dasar bernegara oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia.
Mahfudz menyebutkan, posisi duta besar RI di Kairo, Mesir sangat dihormati dan punya bobot politik yang kuat.
“Dubes RI bahkan dijadikan ‘dean of ambassador’ (semacam penghulu para dubes), selain menjadi observer bagi Liga Arab,” ujar Mahfudz Siddiq. Hal tersebut perlu dilakukan, menurut Mahfudz, karena tekanan perlu diberikan kepada pemerintahan boneka hasil kudeta militer Mesir bersamaan dengan makin besarnya jumlah korban tewas dan luka-luka dari kalangan sipil.
Menurut Mahfudz pula, Pemerintah Indonesia tidak perlu membenturkan usulan menarik dubes dengan urusan perlindungan warga negara Indonesia di negeri warisan para nabi tersebut.
“Dubes itu jabatan politis, bukan teknis. Urusan perlindungan WNI di luar negeri lebih merupakan tugas pejabat teknis kantor perwakilan,” tutur Mahfudz yang juga anggota Fraksi PKS DPR tersebut. Ia menunjuk beberapa negara seperti Ekuador dan Turki juga sudah menarik dubes-nya di Mesir.
Ia menyatakan, DPR akan terus mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY memperkuat peran-peran internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan memperkuat asas-asas demokrasi. Menurutnya, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa rakyat Mesir telah menentukan pilihan pemimpinnya pada Pemilu yang demokratis tahun 2012 lalu.
Kekacauan yang terjadi di Mesir saat ini, menurut Mahfudz, tak lepas tidak siapnya elemen-elemen tertentu yang dibantu militer untuk berdemokrasi secara fair.
Selain Mahfudz, himbauan serupa datang dari Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah. Organisasi yang berkantor pusat di Jakarta ini mendesak pemerintah RI agar aktif mengupayakan perdamaian di Mesir lewat segala cara.
“Bahkan bila perlu memutuskan sementara hubungan diplomatik kepada Mesir hingga negara itu kembali normal seperti sedia kala,” tegas Kepala Biro Humas PP Hidayatullah Mahladi dalam rilis persnya diterima media ini, Kamis.
Selain itu, Hidayatullah mengutuk keras aksi keji pembantaian sadis tersebut, serta pembantaian-pembantaian sebelumnya.
Lebih lanjut Mahladi, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim di Indonesia untuk menggalang solidaritas kepada masyarakat Muslim Mesir yang saat ini tengah ditimpa musibah.
Sebagaimana diwarta, tragedi berdarah di Mesir yang menewaskan lebih dari 2 ribu warga sipil di negeri itu pada Rabu malam (14/08/2013) menjadi peristiwa memilukan bagi kaum Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
“Kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wata’ala menganugerahkan ketabahan kepada masyarakat Mesir atas musibah ini,” tandas dia.*
