Hidayatullah.com– Forum Persaudaraan untuk Perempuan dan Anak Indonesia (FRENDS) akhirnya penuhi undangan untuk audiensi dengan pihak Pemda DKI Jakarta.
Audiensi dilaksanakan hari Jum’at (27/09/2013)di Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi DKI Jakarta.
Hadir Rita Hendrawaty Soebagio Ketua FRENDS, Suci Susanti Sekretaris FRENDS Lia Yuliana Koordinator Jaringan FRENDS, Widya dan Sukarna dari BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana), Wenny Muhayat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, Ade R. Hasan Basri Dharma Wanita Persatuan DKI Jakarta, Rachmat H dari Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).
Audiensi diadakan sehubungan surat yang diajukan FRENDS terkait wacana Miss World 2013 yang semula akan diadakan di Jakarta, sebelum akhirnya keluar keputusan pemerintah bahwa kontes tersebut hanya boleh boleh dilaksanakan di Bali saja.
Walau pelaksanaan Miss World di Bali, tapi acara ini kadung telah menjadi salah satu ikon ajang kontes kecantikan di Indonesia. Kontes ini tidak ada bedanya dengan kontes Abang None, mojang jajaka dan kontes sejenis lainnya yang diadakan pada tingkat daerah.
Baca Juga
“Meski kontes-kontes tersebut berusaha menampilkan budaya daerah, tapi tetap saja ada standar fisik yang menjadi ukuran. Dan hal ini merupakan bentuk diskriminatif terhadap perempuan”, terang Rita saat audiensi.
Rita menyarankan agar pemda dan masyarakat dapat duduk bersama membahas Abang None ini.
“Alangkah baiknya jika Pemda dan masyarakat dapat duduk bersama untuk membahas abang none ini. Apakah memang dengan abang none pariwisata DKI meningkat, apakah masyarakat luas merasakan manfaat dengan adanya abang none di DKI Jakarta?,” sarannya.
Selain FRENDS, dari BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana) turut memberikan masukan pada FRENDS.
“Saran dari kami, FRENDS buat kajian tentang Abang None, setelah kurang lebih 40 tahun lebih dilaksanakan, apa saja manfaat abang none terhadap DKI, input outputnya apa”, saran Widya.
Sukarna akan menaikkan kajian tersebut langsung ke Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Kajian tersebut nantinya akan diajukan ke Pemda dan dijadikan bahan diskusi dengan pihak-pihak terkait.*
