Hidayatullah.com—Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin bervisi neoliberal. Sebab pemimpin tipe ini dapat semakin memburuk kondisi Indonesia.
Seruan ini disampaikan Koordinator Presidium KAMMI Nasional Herdi Jayakusumah KAMMI di Jakarta baru-baru ini. Menurutnya, pengaruh neoliberalisme membuat Indonesia terpuruk, sejak zaman Soeharto hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, KAMMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menangkap dan menghukum seberat mungkin koruptor pajak, tanpa harus takut kepada intervensi asing.
Menurutnya, dampak buruk neoliberalisme tampak dari maraknya pelanggaran pajak yang merugikan keuangan negara. Pada realita belakangan ini, pemerintah dinilai sangat lemah dalam menindak pelaku pelanggaran pajak. Khususnya yang melibatkan pejabat negara dan perusahaan asing.
“Ini membuktikan pemerintah dan penegak hukum tidak pernah berani dan serius dalam menjalankan visi penegakan hukum khususnya di sektor perpajakan,”ujar Herdi dalam rilisnya kepada Hidayatullah.com, Selasa (13/5/2014).
Baca Juga
Kondisi itu, lanjutnya, terlihat dari lemahnya hukum Indonesia menangani kasus petugas pajak Gayus Halomoan Tambunan. Gayus yang diketahui melakukan penyimpangan pajak terhadap 151 perusahaan dinilai tidak mendapatkan hukuman setimpal.
Hal itu, katanya, tidak lepas dari perlindungan dan jaminan hukum dari 6 perusahaan raksasa asal Amerika yang menjadi pasien Gayus. Berdasarkan data Bareskrim Polri, sebut KAMMI, 6 perusahaan tersebut adalah Chevron Indonesia Company, PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Ford Motor Indonesia, PT McDermott Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger.
KAMMI menilai, akibat neoliberalisme, aset Indonesia banyak dikuasai pihak asing. Padahal sejatinya, bangsa Indonesia memiliki kuantitas dan kualitas SDM yang handal untuk mengolah berbagai kekayaan alamnya.
“Untuk itu, diperlukan keseriusan semua kalangan untuk memilih pemimpin yang mampu mengembalikan kembali harga diri bangsa,” serunya.
Pemerintah pun, diserukan KAMMI untuk bersikap berani dan serius mengembalikan aset Indonesia yang didominasi pihak asing.*
