Hidayatullah.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah bersikap tegas terhadap acara pawai bendera Israel di Arbepura, Jayapura, Papua belum lama ini.
“Nah itu jangan terus dibiarkan. Jangan dibiarkan! Untuk apa seperti itu?” kata Jimly di Kantor MUI Pusat, Jakarta, pada Rabu (18/05/2016) kemarin.
Pawai bendera Israel itu, menurutnya, seperti saja orang mengenakan kaos bergambar Palu Arit (simbol PKI) yang harus dilarang secara tegas. Namun, pelarangannya juga jangan langsung main tangkap begitu melainkan lewat pembinaan.
“Itu seperti anak-anak muda zaman sekarang yang suka berbuat aneh-aneh padahal nggak ngerti apa-apa. Jadi, tidak perlu diproses hukum tapi dibina dan jangan sampai dibiarkan,” jelas Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
“Juga terkait pelarangan buku apa saja, termasuk Marxisme. Itu jangan sampai dilarang karena nggak sehat. Buku itu untuk ilmu karena menjadi bacaan. Jika pun ada yang mau membantah maka bantahlah melalui buku.”
Baca Juga
Menurut Jimly, masalahnya memang bukan soal PKI-nya tetapi ada banyak faktor. Salah satunya yaitu banyaknya tenaga kerja dari Republik Rakyat China (RRC) yang bekerja di Indonesia.
“Semakin akrab dengan RRC dalam hubungan perdagangan maka kita pun akan semakin banyak masalah,” katanya.
Seharusnya bukan hubungan dagang yang kita jalin tetapi hubungan politik semakin kita pererat. Begitu Indonesia masuk kerjasama di bidang ekonomi maka sudah pasti akan mengalami kerugian yang besar.
“Ini sudah semakin kelihatan, semakin besar pengaruh investor dari China dan itu juga menambah ketakutan kita pada munculnya neo-komunisme,” pungkasnya.*
