Hidayatullah.com– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, konsep pembiayaan non-budgeter yang diterapkan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat berbahaya dan rentan menjadi korupsi.
Menurutnya, Ahok tidak memahami bahwa pembiayaan, anggaran, atau belanja publik, tidak mengenal sumber pembiayaan non-APBD/APBN.
“Dan kemampuan pejabat publik melobi agar pengusaha membiayai fasilitas publik bukan prestasi tapi kolusi,” tulisnya melalui akun Twitter-nya, Rabu (29/03/2017).
Fahri menjelaskan, dalam meminta pengembang atau swasta untuk membangun fasilitas publik, harus melalui pembahasan di DPRD dan masuk dalam APBD.
“Bui dan pasal berlapis menanti jika secara sepihak anda bangun infrastruktur publik gunakan dana korporasi (perusahaan. Red) tanpa pembahasan di DPRD,” paparnya.
Baca Juga
Dalam sistem anggaran publik, terangnya, tidak ada satu rupiah pun dana yang diterima atau digunakan tanpa melalui proses politik di DPRD.
“Anda bisa saja katakan ini sukses membuat perusahaan swasta bangun daerah, tapi tanpa pembahasan di DPRD anda mungkin terima lebih,” tukas Fahri.
Baca: FPI Laporkan Dugaan Tiga Kasus Korupsi yang Dilakukan Ahok Ke Polda Metro Jaya
Bahkan, meskipun seorang kepala daerah adalah orang yang kaya raya, imbuhnya, tetap tidak boleh menggunakan uang pribadi untuk membiayai program pemerintahan.
Jika ingin membangun infastruktur dengan dana pribadi, lanjutnya, maka uang tersebut harus dimasukkan melalui pos dana hibah di APBD.
“Korupsi adalah cabang KKN, termasuk karena tidak ada skema pembiayaan publik dari sumber yang tak disepakati dalam APBD,” ungkap Presiden Keluarga Alumni KAMMI ini melalui akun @fahrihamzah.
Baca: Wakil Ketua DPR: Proses Hukum Ahok Lebih Baik Dipercepat
Fahri menekankan, mungkin dengan menggunakan dana non-budgeter bisa mempercepat pembangunan atas nama rakyat. Tetapi uang itu bisa jadi berasal dari sisa sogok perizinan tertentu dan untuk pencitraan sebagian kecil.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
