Hidayatullah.com– Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar meminta agar Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang baru dibentuk pemerintah tidak menjadikan instrumen sejarah untuk kepentingan politik.
Hal itu, menurutnya, karena Pancasila berkaitan erat dengan sejarah.
Ia menjelaskan, dulu pada zaman Presiden Soeharto sejarah dijadikan alat politik dengan proyek penulisan buku sejarah yang dipimpin sejarawan Nugroho Notosusanto.
“Sekarang kelihatannya dibentuknya UKP-PIP ini mengarah ke sana, seandainya unit ini juga menggunakan sejarah sebagai instrumen untuk kepentingan politik tertentu, maka akan mengulang seperti Orde Baru lagi,” ujar Tiar pada sebuah diskusi kebangsaan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Seandainya dugaan itu benar, terangnya, harus segera dicegah oleh para akademisi karena arah bangsa ini dinilai akan semakin awuran.
Baca Juga
“Itu akan semakin mempertahankan kebodohan bangsa,” imbuh Peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) ini.
“Padahal saya kira instrumen pengetahuan seperti sejarah ini adalah bagian penting untuk mengawal arah bangsa, supaya lebih maju di masa yang mendatang dan lebih sesuai dengan karakternya,” tambahnya.
Sebelumnya, diketahui pembentukan UKP-PIP mengundang banyak tanya. Terutama ketika lembaga ini dinilai publik mirip dengan badan yang dibentuk di era Orde Baru, BP7.
Program dari BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yakni mengkoordinasikan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
